Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Bea Cukai

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Direktur Jenderal Bea dan Cukai ‎Heru Pambudi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Direktorat Jenderal Pajak memberi keterangan terkait pengungkapan kasus penyelundupan puluhan KTP dan NPWP asal Kamboja, di kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (10/2).

Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai ‎menduga 36 buah e-KTP palsu dari Kamboja untuk kepentingan kejahatan ekonomi, seperti kejahatan siber, perbankan, judi online, narkoba, prostitusi dan pencucian uang.

Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Direktur Jenderal Bea dan Cukai ‎Heru Pambudi saat menunjukkan berkas barang bukti terkait pengungkapan kasus penyelundupan puluhan KTP dan NPWP asal Kamboja yang berhasil diamankan di kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (10/2).

Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Petugas Bea dan Cukai memeriksa KTP palsu dengan alat elektronik scan khusus saat rilis barang bukti kasus penyelundupan puluhan KTP dan NPWP asal Kamboja, di kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (10/2).

Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Petugas Bea dan Cukai memeriksa KTP palsu dengan alat elektronik scan khusus saat rilis barang bukti kasus penyelundupan puluhan KTP dan NPWP asal Kamboja, di kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (10/2).

Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Petugas Bea dan Cukai memeriksa KTP palsu dengan alat elektronik scan khusus saat rilis barang bukti kasus penyelundupan puluhan KTP dan NPWP asal Kamboja, di kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (10/2).

Bea Cukai ungkap kasus penyelundupan KTP dan NPWP dari Kamboja

Petugas Bea dan Cukai memeriksa KTP palsu dengan alat elektronik scan khusus saat rilis barang bukti kasus penyelundupan puluhan KTP dan NPWP asal Kamboja, di kantor Dirjen Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (10/2).

Percepat Arus Impor, Bea Cukai Tanjung Priok Tambah Lokasi Pemeriksaan dan Koordinasi Lintas Pelaku Logistik
Percepat Arus Impor, Bea Cukai Tanjung Priok Tambah Lokasi Pemeriksaan dan Koordinasi Lintas Pelaku Logistik

Penambahan lokasi pemeriksaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mempercepat penyelesaian kontainer yang masih menunggu.

Baca Selengkapnya
Polda Sumsel Gagalkan Peredaran Narkoba, Sita Ribuan Ekstasi dan 1,3 Kg Sabu
Polda Sumsel Gagalkan Peredaran Narkoba, Sita Ribuan Ekstasi dan 1,3 Kg Sabu

Polda Sumsel bersama Bea Cukai dan Bareskrim Polri berhasil gagalkan peredaran narkoba dalam jumlah besar, menyita ribuan pil ekstasi dan kilogram sabu yang akan diedarkan di wilayah Sumatera Selatan.

Baca Selengkapnya
Bea Cukai Sebut Tagihan Tiffany & Co Capai Rp97 Miliar, Jatuh Tempo Akhir Juni 2026
Bea Cukai Sebut Tagihan Tiffany & Co Capai Rp97 Miliar, Jatuh Tempo Akhir Juni 2026

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, proses audit terhadap perusahaan perhiasan mewah tersebut sudah selesai.

Baca Selengkapnya
FOTO: Bea Cukai Gagalkan Peredaran  8,9 Juta Batang Rokok Ilegal
FOTO: Bea Cukai Gagalkan Peredaran 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal

Petugas menyita jutaan batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di wilayah Jakarta dan Banten.

Baca Selengkapnya
Kejagung Serahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO Modus POME ke JPU
Kejagung Serahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO Modus POME ke JPU

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Baca Selengkapnya
FOTO: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Merkuri Ilegal Senilai Rp 1,5 Miliar di Tanjung Priok
FOTO: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Merkuri Ilegal Senilai Rp 1,5 Miliar di Tanjung Priok

Upaya penyelundupan ratusan kilogram merkuri ilegal berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Kilogram Merkuri Ilegal di Tanjung Priok
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Kilogram Merkuri Ilegal di Tanjung Priok

Aksi penggagalan ini bermula dari informasi intelijen terkait adanya muatan kargo Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diangkut oleh kapal Pelni KM. Nggapulu.

Baca Selengkapnya
Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Rusia 7,8 Kg di Bali
Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Rusia 7,8 Kg di Bali

Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Rusia seberat 7,8 kilogram di Bali, mengungkap modus operandi yang melibatkan WNA dan perjalanan lintas pulau. Pembaca akan penasaran bagaimana jaringan ini terungkap.

Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Dorong Pengetatan Aturan Pelabuhan untuk Atasi Kongesti
Menteri Keuangan Dorong Pengetatan Aturan Pelabuhan untuk Atasi Kongesti

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pengetatan aturan pelabuhan terkait penyimpanan barang guna mengatasi kongesti dan meningkatkan efisiensi logistik di pelabuhan utama Indonesia.

Baca Selengkapnya
Komitmen dengan Layanan 24/7, Bea Cukai Tanjung Priok Jamin Kelancaran Arus Logistik Nasional
Komitmen dengan Layanan 24/7, Bea Cukai Tanjung Priok Jamin Kelancaran Arus Logistik Nasional

Kebijakan pemeriksaan fisik hingga malam hari ini telah berjalan secara konsisten sebagai bagian dari pelayanan operasional 24/7 di Bea Cukai Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya
Wajib! Pelaporan Ekspor DSI Dimulai 1 Juni 2026, Ini Komoditasnya
Wajib! Pelaporan Ekspor DSI Dimulai 1 Juni 2026, Ini Komoditasnya

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Wajibkan Pelaporan Ekspor SDA Lewat DSI Mulai 1 Juni
Pemerintah Wajibkan Pelaporan Ekspor SDA Lewat DSI Mulai 1 Juni

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

Baca Selengkapnya