Warga Teheran terus menunjukkan dukungan kuat terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata mereka di tengah ketegangan regional, menyusul serangan AS dan Israel serta perundingan gencatan senjata yang belum final.

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

Pembentukan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Demonstrasi berakhir ricuh karena para pengunjuk rasa merasa kecewa ketika gubernur Kalimantan Timur tidak muncul untuk menemui mereka.

Langkah deregulasi penyederhanaan dari 191 peraturan menjadi 4 peraturan ini sejalan dengan komitmen serius Menpora Erick dalam melakukan transformasi.

Ratusan aparat gabungan disiagakan di Nabire untuk mengamankan aksi penolakan operasi PT Freeport Indonesia, dengan fokus pada pencegahan long march demi stabilitas keamanan.

Ketiga terdakwa diproses hukum karena membuat dan menyebarkan flyer ajakan untuk berkumpul di kawasan Ngarsopuro depan Mangkunegaran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Aksi demonstrasi yang berujung jatuhnya korban jiwa di Iran dipicu oleh akumulasi persoalan struktural yang telah lama menekan kehidupan masyarakat.

Peserta demonstrasi berasal dari aliansi masyarakat dan kelompok buruh.

Massa dari Aliansi Taktis URC Bergerak 711, bersama berbagai elemen masyarakat, akan menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi di Silang Selatan Monas.

Sebanyak 700 anggota keamanan dikerahkan untuk menjaga ketertiban selama demonstrasi di ketiga lokasi tersebut.