Program Banpres Sapi Presiden Prabowo Subianto jelang Idul Adha 1447 H menuai pro dan kontra. Simak penjelasan lengkap mengenai legitimasi, dampak ekonomi, dan perspektif syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sapi qurban bantuan presiden (banpres) yang menggunakan APBN sah secara syariat dan konstitusi. Lantas, mengapa muncul polemik terkait Sapi Qurban Banpres APBN ini?

MUI memberikan pernyataan menanggapi kabar presiden yang memberli hewan kurban menggunakan anggaran negara.

Idul Adha 2026 dipastikan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026, sehingga menjadi momentum kebersamaan umat tanpa adanya perbedaan dalam penetapan hari raya.

Menteri Agama mengajak umat Islam meningkatkan amalan ibadah dan berkurban dalam menyambut Idul Adha 1447 H, yang jatuh pada 27 Mei 2026. Persiapkan diri menyambut hari raya kurban.

Kebijakan tersebut hanya disiapkan sebagai opsi untuk memberikan keleluasaan kepada jemaah dalam menjalankan fikih haji sesuai keyakinan masing-masing.

Perpindahan penyembelihan hewan Dam ke Indonesia harus ada alasan yang sangat kuat, bukan perkara pemenuhan gizi.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan A Sidabalok mengakui adanya kendala teknis di lapangan.

MUI mengingatkan bahwa cara menguburkan ikan sapu-sapu dalam kondisi masih hidup menyalahi prinsip ajaran Islam.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama puluhan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan pemerintah teguhkan persatuan bangsa, menekankan pentingnya kolaborasi ulama-umara untuk stabilitas dan kemajuan negara.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerukan ormas Islam untuk memperkuat **ukhuwah dan ekoteologi** pada Halal Bihalal MUI, menekankan pentingnya menjaga hubungan antarsesama dan kelestarian alam.