Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi sebanyak 2.616 desa potensial di seluruh Indonesia untuk Program Desa Bisa Ekspor, bertujuan memperluas basis eksportir dan mempromosikan produk lokal ke pasar global.

PT Pura Group Kudus menyambut baik dan mendukung penuh pemberlakuan wajib sertifikasi halal untuk barang gunaan dan kemasan yang efektif 17 Oktober 2026, memastikan jaminan produk halal bagi masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta segera mengkaji usulan penambahan rute Transjabodetabek, termasuk dari Depok, sebagai langkah strategis menekan kemacetan di ibu kota.

Pemerintah Kota Kendari terus membina UMKM olahan perikanan untuk meraih Sertifikasi Halal, menghadapi tantangan pembiayaan dan regulasi, namun pasar produk UMKM Kendari telah meluas.

Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan ekosistem pariwisata ramah Muslim yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global, dengan target meraih posisi puncak di Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun depan.

Pemerintah Kota Padang aktif mengedukasi pelaku usaha pangan agar segera mengurus Label Higiene Sanitasi, menjamin keamanan produk dan mendukung visi Kota Sehat.

Pemerintah Kota Depok aktif menjalankan strategi perlindungan daya beli masyarakat melalui peningkatan ketahanan ekonomi dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok, menghadapi tantangan inflasi yang signifikan.

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kenaikan harga kedelai impor mulai berdampak pada produksi tahu di Depok.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.