Vonis mati demi Mursi

Merdeka.com - Hari paling mengerikan sekaligus mengguncang jagat politik Mesir telah tiba. Negeri Sungai Nil itu benar-benar tidak memberi ampun pada Ikhwanul Muslimin. Vonis mati telah jatuh pada ratusan anggotanya.

Dengan tudingan berat menyerang kantor polisi Mesir tahun lalu, sebanyak 683 anggota Ikhwanul Muslimin bakal dieksekusi secepatnya. Mereka dianggap bersalah sebab membuat kekacauan dan kekerasan pada aparat negara, demikian dilansir surat kabar the New York Times (28/4).

Keputusan ini menggenapkan ketok palu hakim pengadilan tinggi sebelumnya yang menjatuhkan hukuman mati pada 529 anggota Ikhwanul Muslimin. Kelompok itu dianggap paling berdosa dan berdarah serta mendapat cap teroris. Meski demikian hanya 123 anggota menghadiri sidang dan sisanya masih dalam daftar pencarian.

Pengacara Ikhwanul Muslimin Ahmad al-Sharif dan Ahmad Hafni mengatakan telah berusaha semampunya membela hak Ikhwanul Muslimin namun dakwaan bagi mereka cukup telak. "Padahal tidak ada bukti nyata pendukung Muhammad Mursi merusak fasilitas negara dan aparat. Bentrokan itu melibatkan banyak pihak. Kita tidak pernah tahu kejadian itu disusupi atau tidak dan saya tidak berhasil membuktikan," ujar para pengacara Ikhwanul Muslimin.

Sekitar 429 anggota lainnya mendapat hukuman lebih ringan namun juga tak kalah berat yakni penjara seumur hidup. Meski demikian pendukung Mursi terguling tahun lalu masih tetap ada dan kini datang dari kalangan akademis. Universitas Al Azhar, Ibu Kota Kairo, kampus paling bergengsi di negara itu menyatakan mendukung Mursi.

Mereka berdeklarasi bulan lalu menyatakan dukungannya pada Mursi secara konstitusional. Mursi satu-satunya presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan hanya bisa diturunkan oleh warganya, bukan kudeta militer.

Kekerasan angkatan bersenjata Mesir pada pendukung Ikhwanul Muslimin memang tengah menjadi sorotan. Kelompok hak asasi dunia Amnesty Internasional melansir laporan sekitar 1.400 orang telah tewas sejak tergulingnya Mursi menandakan militer represif dan berlebihan.

"Penangkapan massal dan pembatasan kebebasan berekspresi termasuk hak untuk protes juga merupakan kejahatan. Abdul Fattah al-Sisi sudah menginjak-injak hak asasi warga Mesir," laporan Amnesty menuliskan.

Militer Mesir secara kasat mata seolah bebas membantai rakyatnya dan berlindung di balik hukum demi mencapai ketertiban. Meski demikian dukungan pada Sisi meningkat, memperlihatkan rakyat Negeri Piramida itu tak belajar dari masa lalu atas kepemimpinan angkatan bersenjata di negaranya.

Kini pemerintah sementara tengah menyelesaikan pekerjaan rumah demi menghadapi pemilihan umum (pemilu) bulan depan. Termasuk menumpas habis Ikhwanul Muslimin agar jalannya pemilu tak terganggu. Semua demi mencapai satu tujuan. Lahirnya diktator baru.