Follow
Turki segera cabut larangan Twitter
Merdeka.com - Presiden Turki Abdullah Gul hari ini mengatakan pemerintah akan segera mencabut larangan media sosial Twitter.
"Secara hukum tidak mungkin melarang Internet dan media sosial (Twitter)," kata Gul kepada wartawan di Ibu Kota Ankara sebelum bertolak ke Belanda, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Ahad (23/3). "Saya yakin masalah ini akan segera berakhir."
Menurut Gul, masalah pelarangan Twitter di Turki telah membuat situasi negara menjadi tidak nyaman. Turki sebelumnya mengundang kritik di dalam maupun luar negeri lantaran Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan melarang Twitter Kamis lalu sebab mengungkap kasus korupsi yang melibatkan dirinya.
Gul juga membenarkan Twitter telah menyewa pengacara di Turki untuk bernegosiasi dengan pemerintah.
Presiden Turki itu merupakan sosok yang dianggap lebih mudah berkompromi ketimbang perdana menteri. Namun dia juga sempat dikritik bulan lalu setelah menandatangani undang-undang yang mengizinkan pemerintah memperketat pengawasan terhadap Internet.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca Selengkapnya
Yordania menyatakan keadaan darurat, menurut TV berita Al-Mamlaka milik negara. Negara itu juga menutup wilayah udaranya untuk penerbangan.
Baca Selengkapnya
Konten Galih yang diunggah lewat akun Tiktok dengan nama Galihloss3 menuai kritik. Galih membuat konten tebak nama hewan yang bisa mengaji.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengungkap komunikasinya dengan Gibran dan Kaesang sebelum pencoblosan.
Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya
Ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres, diharapkan memiliki tekad dan komitmen untuk tidak mengecilkan hati serta nasib para pekerja di IHT.
Baca Selengkapnya
Pada Pemilu 2004, pertama kalinya rakyat memiliki hak suara langsung dalam menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini.
Baca Selengkapnya
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya