Tekanan supaya Hamas melucuti persenjataan semakin kuat

Merdeka.com - Masa depan Palestina selepas dua organisasi perjuangan setempat, Fatah dan Hamas, berdamai dan sepakat mendukung pemerintah Otoritas Palestina masih diperdebatkan. Sebab, Hamas menyatakan akan tetap mempertahankan sayap militernya, Brigade Izzudin al-Qassam, dan enggan melucuti persenjataan mereka.

Sikap Hamas itu dianggap bakal menjadi sandungan kesepakatan rekonsiliasi dengan Fatah, apalagi dengan keberlangsungan Otoritas Palestina. Sebab, banyak yang tidak sepakat jika Hamas berkeras memelihara sayap militernya.

Salah satu yang mendesak supaya Hamas segera membubarkan organisasi militer dan melucuti persenjataan adalah Kepala Kepolisian Palestina, Hazam Atallah. Atallah mengatakan setelah perdamaian antara Fatah dan Hamas seharusnya hanya ada satu pemerintahan yang diakui dan memiliki landasan hukum, serta organisasi keamanan tunggal. Dia langsung menolak usul membolehkan Hamas tetap menyimpan persenjataan, di bawah pengawasan anak buahnya.

"Itu tidak mungkin. Bagaimana saya menjamin keamanan kalau mereka masih menyimpan senjata dan roket. Enggak akan bisa. Lalu apa gunanya saya, kalau saya tidak bisa mengendalikan apapun?," kata Atallah, seperti dilansir dari laman AFP, Rabu (8/11).

Dalam perjanjian damai antara Fatah dan Hamas diteken akhir Oktober lalu di Mesir memang tidak dijelaskan tentang nasib Brigade Izzudin al-Qassam. Begitu juga soal pelucutan senjata. Cuma Israel dan sekutunya, Amerika Serikat, mendesak supaya Hamas menyerahkan persenjataan jika ingin perundingan damai diteruskan.

Atallah melanjutkan, sekitar 9 ribu anak buahnya yang didepak dari dinas kepolisian di Jalur Gaza bakal kembali menempati jabatan mereka. Dia juga menolak supaya polisi dibentuk Hamas dilebur. Namun, dia memahami buat melakukan itu bakal butuh anggaran besar buat kegiatan operasional dan membayar gaji, karena jumlah aparat meningkat dua kali lipat.

Hamas mengambil alih Jalur Gaza selepas pemilihan umum pada sepuluh tahun lalu dari Otoritas Palestina yang dikuasai Fatah. Perseteruan itu nyaris berujung pada perang sipil. Namun, setelah perjanjian damai diteken, Hamas berangsur-angsur melepas kekuasaan mereka di Jalur Gaza, hingga 1 Desember mendatang.

Pada 1 November lalu, Hamas menyerahkan kendali sejumlah pos perlintasan perbatasan dengan Mesir dan Israel kepada Otoritas Palestina. Namun, Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, masih mengeluhkan mereka belum leluasa mengendalikan pos perbatasan, sebab Hamas masih menguasai kepolisian dan keamanan di Jalur Gaza. Hamas membantah tuduhan mempersulit Otoritas Palestina.