Soal isu Rohingya, dua negara ini malah dukung pemerintah Myanmar

Merdeka.com - Seluruh negara di dunia mengecam kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine yang menimpa warga etnis Muslim Myanmar. Namun rupanya ada juga negara yang memberi dukungan terhadap pemerintah Myanmar.

China dan India merupakan dua negara yang jarang sekali memiliki pandangan sama dalam urusan internasional, namun saat menyangkut isu mengenai Rohingya, kedua negara justru sepakat menyatakan dukungan buat pemerintah Myanmar.

China menyatakan dukungan tersebut lewat pernyataan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang pada Selasa (12/9) lalu. Geng menyebut China mengecam serangan kekerasan di Rakhine namun mendukung usaha Myanmar untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

"Masyarakat internasional harus mendukung upaya dilakukan oleh Myanmar untuk mempertahankan pembangunan stabilitas nasional dan menciptakan kondisi eksternal agar didapat penyelesaian yang tepat dari isu di Rakhine," kata Geng, seperti dilansir dari laman the Diplomat, Selasa (19/9).

Senada dengan China, pemerintah India juga menyatakan komitmennya dalam mendukung Myamar.

perdana menteri india narendra modi dan aung san suu kyi ©CNN

Dalam kunjungan ke Myanmar untuk bertemu Aung San Suu Kyi, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan bahwa dirinya berbagi kekhawatiran dengan Myanmar tentang kekerasan ekstremis di Rakhine, khususnya yang menimpa pasukan keamanan dan warga sipil tak bersalah lainnya.

"Kami berharap semua pemangku kepentingan bersama-sama dapat menemukan jalan keluar dari masalah ini namun dengan tetap menghormati kesatuan dan integritas Mynamar agar tercipta keadilan, martabat, dan nilai demokrasi bagi semua orang," ungkapnya.

Seperti diketahui, konflik yang terjadi di Rakhine dipicu serangan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke pos penjagaan perbatasan pada 25 Agustus.

Sejak saat itu, pemerintah Myanmar mengirim pasukan bersenjata lengkap dengan dalih operasi militer memburu teroris. Namun, menurut laporan relawan, tentara Myanmar diduga melakukan pembantaian dan pengusiran etnis Rohingya. Seluruh perkampungan orang Rohingya yang ada dijarah dan dibakar.

Namun meski berbagai bukti sudah mengarah kepada aksi pembersihan etnis, Aung San Suu Kyi tetap membantah telah terjadi eksodus di negaranya. Pada pidato terbuka yang pertama kali dilakukan sejak kasus ini merebak, Suu Kyi menyampaikan bahwa pemerintah masih mencari tahu apa masalah yang sebenarnya dialami warga muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

"Saya menyadari fakta bahwa perhatian dunia kini tertuju pada situasi di Negara Bagian Rakhine. Sebagai orang bertanggung jawab di Myanmar, saya tidak takut dengan penyelidikan dilakukan pihak internasional," katanya di Naypyidaw, seperti dilansir dari laman the Guardian.

"Kami juga prihatin. Kami ingin mencari tahu apa masalah sebenarnya. Ada tuduhan demi tuduhan dan kami harus mendengarkan semuanya. Kami harus memastikan tuduhan itu didasarkan pada bukti kuat sebelum bertindak," lanjutnya.

Selain itu, Suu Kyi juga tetap membantah bahwa mayoritas desa dan penduduk Rohingya di Rakhine terkena dampak kekerasan.

"Lebih dari separuh desa mereka masih utuh dan tidak terpengaruh oleh kekerasan tersebut, dan penting untuk dipahami konflik ini tidak datang secara tiba-tiba," katanya.

Seakan ingin membuktikan ucapannya, Suu Kyi bahkan mengajak pejabat internasional untuk mengunjungi desa-desa yang disebut terkena dampak.

"Para diplomat internasional bisa mengunjungi desa-desa tersebut agar mereka bisa mempelajari situasi bersama dengan pemerintah," tuturnya.