Sikap mendua AS tolak hadiri pertemuan pelucutan senjata nuklir PBB

Merdeka.com - Amerika Serikat (AS) memilih bergabung bersama Rusia, China dan negara-negara pemilik nuklir lainnya untuk menolak upaya melarang senjata nuklir. Tindakan ini berseberangan dengan sikap mereka terhadap Iran dengan menjatuhkan sanksi ekonomi.

Dilansir the Independent, Selasa (28/3), sejumlah negara yang mendukung pengurangan nuklir menyatakan ini saatnya untuk menghancurkan senjata mematikan tersebut. Apalagi, tahun ini sudah memasuki 50 tahun sejak ditandatanganinya Pakta Non-Proliferasi Nuklir.

Namun, AS dan negara-negara tersebut menyatakan upaya pelarangan tidak akan berhasil, dan mereka tetap melakukan pendekatan bertahap.

Pakta tersebut ditandatangani sejak 1968, melibatkan lima negara-negara pemilik nuklir, seperti AS, Inggris, Uni Soviet (kini Rusia), China dan Prancis. Mereka juga sepakat mempromosikan penggunaan nuklir untuk energi dan pengurangan senjata atom.

Tetapi India dan Pakistan, yang diyakini juga memiliki senjata nuklir enggan bergabung dan menandatanganinya. Israel, yang tidak pernah mengungkap uji coba peledakan atom, juga dipercaya setidaknya senjata pemusnah massal.

Korea Utara menarik diri dari pakta tersebut dan beberapa kali diketahui menggelar uji coba dan kini intensitasnya semakin bertambah.

Lebih dari 100 negara-negara anggota mendukung resolusi Majelis Umum PBB tahun lalu untuk memulai pelarangan nuklir secara total, dipimpin Austria, Brasil, Irlandia. Meski di tengah meningkatnya ketegangan namun kesadaran masyarakat soal bahaya nuklir justru makin menurun.

"Kebutuhan dari proses pelucutan nuklir sangat jarang dianggap sebagai sesuatu yang mendesak saat ini," kata staf ahli Sekjen PBB untuk pelucutan senjata nuklir Kim Won-soo saat membuka dialog.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyatakan, sebagai 'ibu dan anak perempuan' tidak ada hal lain selain dunia tanpa senjata nuklir. Akan tetapi, dia meminta semua negara untuk berpikir realistis di mana sangat sulit untuk mewujudkannya.

Atas alasan itu, dia bergabung bersama rekannya dari Inggris, Prancis dan 20 negara lain, termasuk negara non-nuklir, melakukan pertemuan di luar Majelis Umum PBB untuk menunjukkan sikap oposisi.

Haley, yang juga mantan Gubernur South Carolina yang ditunjuk oleh Donald Trump mewakili AS di PBB, menyatakan tindakan ini berarti melucuti semua negara yang mencoba 'mempertahankan perdamaian dan keamanan' sementara 'aktor jahat' tetap melanjutkannya tanpa pengawasan.

"Korea Utara bisa jadi satu-satunya yang senang, dan semua dari kami dan rakyat yang kami lindungi akan berada dalam bahaya," katanya.

AS sendiri, lanjut Haley, telah mengurangi senjata nuklir sebesar 85 persen di bawah Pakta Non-Proliferasi. Sementara Dubes Inggris untuk PBB Matthew Rycroft menyebutkan negaranya telah memotong produksi senjata pemusnah massal hingga 50 persen selama berlangsungnya Perang Dingin.

"Negara kami melanjutkan untuk mengandalkan nuklir sebagai pencegahan bagi keamanan dan stabilitas," sahut Wakil Dubes Prancis Alexis Lamek.

Sedangkan China dan Rusia sendiri tidak ikut memboikot pertemuan tersebut, namun dalam keterangan resminya mereka enggan bergabung.