Pegiat pro-Rusia di pusat kota industri Donetsk, Ukraina, dua hari lalu telah memproklamirkan kemerdekaan mereka dari Kiev dan saling bergandengan tangan untuk mengadakan referendum pada bulan depan. Ini menimbulkan ketakutan bahwa Moskow kembali merancang sebuah skenario Krimea kedua di sebelah timur Ukraina.
"Dengan mencari untuk menciptakan sebuah negara yang populer, sah, berdaulat, saya menyatakan pembentukan negara Republik Rakyat Donetsk," kata seorang pria dengan pengeras suara di luar gedung pemerintah telah disita, kepada kerumunan massa yang bersorak-sorai, seperti dilansir surat kabar the Guardian, Selasa (8/4).
Para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan mengadakan sebuah referendum sebelum tanggal 11 Mei terkait status daerah mereka. Mereka juga meminta Rusia untuk mempersiapkan 'pasukan perdamaian', dalam sebuah skenario mengingatkan pada peristiwa yang menyebabkan aneksasi terhadap wilayah Krimea pada bulan lalu.
Di Kiev, Perdana Menteri sementara Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, mengatakan insiden di bagian timur negara itu sedang terjadi menurut naskah ditulis di Moskow.
"Sebuah rencana anti-Ukraina tengah dimasukkan ke dalam operasi di bawah pasukan asing yang akan menyeberangi perbatasan dan merebut wilayah negara ini," ujar Yatsenyuk kepada rapat kabinet di Kiev. "Kita tidak akan mengizinkan hal ini."'
Rusia diyakini telah mengumpulkan puluhan ribu pasukan di perbatasan. Kanselir Jerman Angela Merkel pekan lalu menyebut Putin telah mengatakan bahwa pasukannya akan ditarik, tetapi dua hari lalu, Daniel Baer, Duta Besar Amerika untuk Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), mengatakan tidak ada tanda-tanda hal itu.
"Kami memiliki bukti yang kuat bahwa ada puluhan ribu pasukan di perbatasan dan lagi, ini tidak dalam posisi normal masa damai," ujar dia.
Gedung Putih mengklaim demonstran pro-Rusia di timur Ukraina telah dibayar dari pihak luar. Namun, mereka menolak untuk menentukan siapa diyakini memberikan uang itu, dan hanya menyalahkan Moskow secara umum untuk provokasi terbaru ini.
"Kami prihatin dengan beberapa tindakan di Ukraina selama akhir pekan ini. Kami melihat ini sebagai akibat dari peningkatan tekanan Rusia di Ukraina. Kami melihat kelompok demonstran pro-Rusia mengambil alih gedung pemerintah di kota-kota sebelah timur, seperti Kharkiv, Donetsk dan Luhansk," ucap Juru bicara Gedung Putih, Jay Carney, kepada wartawan.
"Jika Rusia bergerak ke timur Ukraina, baik itu secara diam-diam atau terang-terangan, ini akan menjadi eskalasi sangat serius. Kami menyerukan Presiden Vladimir Putin dan pemerintahannya untuk menghentikan semua upaya untuk membuat ketidakstablian di Ukraina dan kami khawatir terhadap campur tangan militer lebih lanjut," lanjut dia.
Namun, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyalahkan pihak Barat dan bukan Rusia atas terjadinya ketidakstabilan di Ukraina. Dia mengatakan Uni Eropa dan Ameriak telah mengejar kebijakan yang 'tidak produktif dan berbahaya' di wilayah itu.
Pada pertemuan dengan kepala keamanan di Moskow dua hari lalu, Putin menyerukan kewaspadaan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) didanai pihak asing yang mempromosikan kerusuhan politik di Rusia.
"Kami tidak akan menerima situasi seperti apa yang terjadi di Ukraina, ketika dalam banyak kasus itu dilakukan melalui organisasi-organisasi non-pemerintah yang nasionalis, kelompok neo-Nazi dan militan, yang menjadi pasukan dalam kudeta antikonstitusional, menerima dana dari luar negeri," kata Putin.
Namun, berapa banyak peristiwa terjadi di bagian timur Ukraina berada di bawah kendali Kremlin memang masih belum jelas, tetapi ketika Putin memohon kepada parlemen Rusia untuk mendapat otorisasi buat menggunakan pasukan di Ukraina pada Februari lalu, resolusi tidak menentukan bahwa itu diterapkan untuk Crimea, membiarkan pintu terbuka untuk serangan lebih lanjut ke Timur.