Polisi Bahrain Diduga Pukul Tahanan di Bawah Umur dan Ancam akan Perkosa Mereka

Merdeka.com - Kelompok HAM mengungkapkan, pasukan keamanan Bahrain memukul anak di bawah umur dan mengancam akan memperkosa dan menyetrum mereka setelah ditangkap dalam unjuk rasa bulan lalu dalam rangka peringatan pemberontakan pro demokrasi 2011.

Perwakilan pemerintah tidak mengomentari tuduhan tersebut saat menanggapi sejumlah pertanyaan Reuters, mengatakan dalam sebuah pernyataan Bahrain menganggap perlindungan terhadap HAM “sangat serius” dan memiliki “kebijakan nol toleransi” terhadap penyalahgunaan sistem keadilan.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, Human Rights Watch (HRW) dan Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) yang berbasis di London menyampaikan sekitar 13 anak di bawah umur berusia antara 11 dan 17 tahun ditahan pada awal sampai pertengahan Februari saat pihak berwenang berusaha membubarkan demonstran yang berkumpul untuk menandai 10 tahun kebangkitan pro demokrasi.

“Lima anak-anak, ditangkap pada 14-15 Februari, mengatakan polisi memukul, melecehkan, dan mengancam mereka dengan sengatan listrik dari sebuah aki mobil,” jelas dua kelompok tersebut, mengutip pengakuan anak-anak tersebut dan keluarga mereka.

“Seorang petugas memukul anak 13 tahun di kepalanya dan mengancam akan memperkosanya, menyetrumnya dan memukul alat kelaminnya,” lanjutnya, dilansir Al Jazeera, Kamis (11/3).

Dalam beberapa kasus, polisi juga menangkap anak-anak karena dituduh membakar ban atau menutup jalan pada hari penangkapan mereka. Polisi juga menuduh anak-anak melakukan vandalism, menanam bom palsu, dan melempar bom bensin pada November 2020.

Empat anak, termasuk seorang yang berusia 16 tahun kondisinya sangat parah dan masih ditahan.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, jaksa agung Bahrain mengarahkan penuntut umum untuk memberlakukan undang-undang tentang keadilan korektif dan perlindungan untuk anak-anak yang disahkan pada 18 Februari dan akan mulai berlaku enam bulan kemudian.

Perwakilan pemerintah menambahkan, ketika menangani mereka yang berusia di bawah 18 tahun, keputusan sistem peradilan pidana di negara Teluk Arab itu mempertimbangkan “kepentingan terbaik setiap anak, serta rehabilitasi dan tempat mereka di masyarakat".

Monarki Muslim Sunni Bahrain yang didukung Amerika Serikat ini menggunakan kekerasan untuk menekan pemberontakan tahun 2011, yang sebagian besar dipimpin oleh anggota mayoritas Muslim Syiah, dan menindak keras kerusuhan sporadis dan perbedaan pendapat. Bahrain adalah satu-satunya negara Teluk yang mengalami salah satu pemberontakan "Musim Semi Arab" satu dekade lalu.

Terjadi pengadilan massal dan ribuan orang dipenjarakan, sementara banyak juga yang melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya, terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan yang menjadi sasaran serangan bom.

Kelompok hak asasi termasuk Amnesty International mengkritik kurangnya pengadilan independen kerajaan dan menuduh pasukan keamanannya melakukan penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya tanpa mendapat hukuman.

Pemerintah membantah tuduhan tersebut.