Pengakuan Warga Kashmir yang Ditahan dan Disiksa Aparat India

Kamis, 5 September 2019 18:15 Reporter : Merdeka
Pengakuan Warga Kashmir yang Ditahan dan Disiksa Aparat India warga kashmir. ©countercurrents.org

Merdeka.com - Sebulan sudah Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah mengumumkan penghapusan status khusus wilayah Kashmir. Sejak saat itu, ribuan orang telah ditahan, dengan beberapa dugaan penyiksaan oleh pasukan keamanan India.

Di sebuah desa di Kashmir Selatan, seorang lelaki berusia 22 tahun mengatakan dia ditangkap dalam serangan tengah malam. Bersama belasan warga Kashmir lainnya, dia disiksa selama lebih dari satu jam.

"Saya dipukuli dengan tongkat, ujung senapan, dan mereka terus bertanya kepada saya mengapa saya pergi untuk unjuk rasa. Saya terus mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak melakukannya, tetapi mereka tidak berhenti," katanya, seperti yang dikutip dari Aljazeera pada Kamis (5/9).

Pria yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengatakan, para pelaku penyiksaan bahkan menggunakan kejutan listrik. "Setelah saya pingsan, mereka memakai kejutan listrik untuk membangunkan saya," katanya kepada Aljazeera.

"Ketika mereka sadar bahwa saya tidak bersalah, mereka meminta saya untuk menyebutkan nama pelaku pelemparan batu. Saya beritahu mereka, saya tidak tahu siapa pun. Mereka terus memukul dan menyengatkan listrik. Mereka ingin kami semua memberi nama pelaku pelempar batu," kisahnya.

Lebih detail, sumber anonim Aljazeera itu menceritakan penyiksa juga menarik janggutnya dan mencoba membakarnya. "Kemudian, seseorang memukul kepala saya dan saya pingsan. Saat itulah mereka mungkin menyadari bahwa saya akan mati," kata rekanya.

Setelah pingsan, dia akhirnya dibawa pulang oleh temannya. Dua hari setelah kejadian itu, dia baru bisa sadar.

"Sudah 20 hari dan saya masih belum bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari juru bicara militer India mengenai kejadian tersebut.

1 dari 2 halaman

Hidup dalam Ketakutan

Di desa berbeda, warga bersaksi mereka melihat salah satu penumpasan terburuk oleh pasukan keamanan. Desa itu berada sekitar 30 km dari bagian Selatan Kashmir.

Seorang pemuda mengalami memar di sekujur tubuhnya akibat dipukuli secara brutal. Usianya kira-kira menuju akhir 20. Dia enggan disebutkan namanya atau sekadar menjelaskan detail luka dan kejadian yang dia alami. Pemuda itu takut akan mendapat penyiksaan lagi.

"Personel militer akan mengenali saya dengan luka saya dan saya tidak menginginkan itu," katanya.

Akibat luka parah yang dideritanya, dia tidak dapat berjalan, kecuali dengan bantuan untuk memapah tubuhnya. Parahnya luka, bahkan membuat kulit di beberapa bagian tubuhnya terlepas.

Berdasarkan informasi dari penduduk setempat, banyak pemuda di desa tersebut yang ditahan oleh pasukan keamanan. Tidak ada satu pun orang tua yang tahu keberadaan dan kondisi anak mereka yang ditangkap kepolisian.

Pria muda itu menolak untuk berbicara rincian tentang penahanan dan penyiksaannya. Bahkan, dia enggan menyebut nama, usia, nama desanya.

"Pasukan keamanan akan mengetahui pembicaraan kami. Jika mereka melakukannya, saya harus menghadapi konsekuensinya," katanya.

Dia mengaku tidak bisa mempercayai siapa pun.
"Bahkan kaum saya sendiri, karena kita semua hidup dalam ketakutan yang begitu besar," ungkapnya.

Menurutnya, siapa pun bisa saja membocorkan informasi demi melindungi keluarganya. Namun, berdasarkan keterangan yang didapat dari rekan-rekannya, dia dipukuli secara brutal oleh pasukan keamanan.

Sejak keputusan New Delhi untuk mencabut Pasal 370 dari konstitusi India, para pria dijemput oleh pasukan keamanan dalam serangan tengah malam, kata Mohammed Shafi Bhat dari distrik Shopian.

Pencabutan pasal 370 membatasi kebebasan otonomi Kashmir. Shafi mengklaim, ribuan orang telah ditahan sejak 5 Agustus dan lebih banyak lagi diciduk, hingga disiksa. Semua itu dilakukan untuk menanamkan ketakutan.

Laporan media mengatakan, hampir 4.000 orang telah "dijemput" dalam kurun waktu sebulan.

Seorang petani apel di Shopian mengatakan, dia menyuruh anak-anaknya untuk tidak keluar rumah. Bahkan, untuk membeli keperluan penting atau menyemprot pestisida di kebun apelnya.

"Jika mereka keluar, saya khawatir mereka akan dijemput. Jadi, saya tidak membiarkan mereka keluar," katanya.

Sebagai gantinya, dia sendiri yang membeli semua keperluan penting. Ketakutan begitu dalam dirasakannya.

"Ketika Anda mengetuk pintu, kami khawatir. Kami pikir seseorang datang untuk menjemput anak-anak," kata petani itu.

Di distrik Pulwama, Mamur Rasul (18) dijemput polisi setempat pada 9 Agustus lalu. Penjemputan terjadi pukul dua dini hari.

"Pertama, mereka memukulinya, dan membawanya ke kantor polisi setempat. Pada 14 Agustus, saya diberitahu bahwa dia telah dijerat undang-undang keamanan publik dan dipindahkan ke Penjara Pusat Srinagar," jelas ayah kandung Mamur, Ghulam Rasul.

Ghulam mengklaim, putranya telah dikirim ke penjara di Kota Agra, India Utara. Dia mengatakan, tidak dapat berkomunikasi dengan putranya sejak penangkapan malam itu.

"Ketika saya sampai di Srinagar, saya diberitahu, dia bersama 47 orang lainnya telah dipindahkan ke Agra. Sebagian besar dari mereka yang ditahan dikirim ke bagian lain negara itu," katanya.

Menurut Ghulam, hal itu dilakukan agar keluarga tidak bisa menjangkau mereka.

Seorang pria berusia 67 tahun yang menderita diabetes, dijemput dari distrik Kupwara 4 Agustus lalu. Dia ditempatkan di penjara pusat Srinagar, di mana istri dan putranya kerap datang berkunjung.

"Dia sakit dan jarang keluar. Tapi dia masih dijemput. Saya khawatir dengan kesehatannya," kata istrinya, Hazrat Begum.

2 dari 2 halaman

Penahanan jadi Senjata Pemerintah

Penahanan bukanlah hal baru yang terjadi di Kashmir. Di wilayah itu sentimen anti-India semakin dalam. Puluhan ribu warga sipil tewas sejak pemberontakan senjata meletus pada akhir tahun 1980.

Ribuan warga Kashmir ditangkap di bawah undang-undang keamanan publik. Undang-undang yang dikenal dengan PSA itu memberi wewenang bagi petugas untuk melakukan penahanan preventif terhadap seseorang, meskipun tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukannya.

Sebuah laporan PBB yang diterbitkan bulan Juli lalu mengatakan, pemerintah India terus menggunakan berbagai bentuk penahanan sepihak pada para demonstran. Penahanan juga dilakukan pada pihak yang dinilai sebagai pembangkang politik dan tokoh masyarakat sipil.

Beberapa kelompok pembela Hak Asasi Manusia (HAM) menuduh India menggunakan penahanan dan penyiksaan untuk melawan pemberontak Kashmir. Aksi penahanan diperkuat dengan perlindungan hukum bagi pasukan keamanan. Di bawah undang-undang kekuasaan khusus angkatan bersenjata, pasukan keamanan tidak dapat dipidanakan.

Pervez Imroz, seorang pengacara yang telah menangani kasus-kasus penahanan ilegal dan penyiksaan oleh pasukan keamanan, mengatakan tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak orang yang ditahan. Menurutnya, hal itu dikarenakan adanya pemadaman komunikasi. Namun, dia mengatakan jumlahnya bisa mencapai ribuan.

"Penahanan dan penyiksaan bukanlah hal baru bagi Kashmir. Tetapi sebelumnya, kami akan mendapatkan informasi melalui berbagai cara komunikasi. Sekarang, sangat sulit," katanya.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita

Baca juga:
'Tak Ada Pekerjaan di Srinagar, yang Ada Hanya Ketakutan'
Aparat India Diduga Siksa Warga Kashmir Setelah Status Otonomi Dicabut
DPR Minta Menlu Gelar Diplomasi Damai dengan India & Pakistan Soal Konflik Kashmir
Derita Perempuan Kashmir Akibat Kebijakan Politik India
Bentrokan Kembali Terjadi Di Kashmir, Korban Tewas Bertambah jadi 2 Orang
Situasi Masih Mencekam, Orang Tua di Kashmir Larang Anak Mereka Sekolah

[pan]
Topik berita Terkait:
  1. Kashmir
  2. India
  3. Konflik Kashmir
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini