Peneliti Minta China Batalkan Kebijakan KB Agar Bisa Bersaing dengan AS
Merdeka.com - China harus “meliberalisasi sepenuhnya” kebijakan pembatasan kelahiran atau KB untuk meningkatkan angkatan kerja dalam beberapa tahun ke depan dan bisa bersaing dengan negara-negara seperti AS secara ekonomi. Saran ini disampaikan para peneliti dalam sebuah makalah yang diterbitkan Bank Rakyat China.
Para peneliti berpendapat, Beijing harus memperhatikan fakta bahwa angka kelahiran negara tersebut menurun, sementara populasinya menua dengan cepat. Penelitian tersebut menyampaikan negara saingan utama ekonomi China yaitu AS, sedang melakukan berbagai perubahan baik dalam hal peningkatan populasi pekerja, sebagian besar melalui imigrasi massal.
Laporan tersebut juga memperkirakan dalam tiga dekade ke depan, populasi China akan menurun sampai 32 juta orang. Pada saat yang sama, populasi AS bisa bertambah 50 juta orang pada 2050.
Lebih jauh, para peneliti memperingatkan angkatan kerja China akan menyusut, sementara AS akan mengalami ekspansi. Tidak seperti China, AS akan memiliki keuntungan dengan adanya “imigrasi terampil”.
Sementara China memiliki 70,6 persen populasi angkatan kerja pada 2019, dibandingkan AS yaitu 65,2 persen, keuntungan itu diperkirakan turun menjadi 3,2 poin persentase dari 5,4 poin persentase pada 2035. Pada 2050, AS akan mengalami peningkatan 1,3 poin persentase atas China dalam tingkat angkatan kerja.
“Bagi (China) untuk mempersempit kesenjangan dengan Amerika Serikat dalam empat dekade terakhir, China mengandalkan tenaga kerja murah dan orang dalam jumlah besar. Apa yang akan kita andalkan dalam 30 tahun ke depan? Ini sepadan dengan pemikiran kami,” jelas para penulis laporan, dikutip dari Russia Today, Senin (19/4).
Populasi China diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2030, dengan 1,46 miliar orang, tapi akan turun sampai 1,4 miliar pada 2050. Para penulis menambahkan, proporsi lansia akan terus bertambah.
Para peneliti juga memperingatkan pesaing ekonomi lainnya yaitu India, yang akan memiliki lebih banyak tenaga kerja, karena diperkirakan akan melampaui China dan menjadi negara terpadat di dunia sekitar tahun 2027.
Para peneliti berpendapat, pemerintah China harus segera mengubah kebijakan KB-nya.“Beijing harus benar-benar meliberalisasi kelahiran anak mengizinkan tiga atau lebih anak,” saran laporan tersebut.
Perempuan, lanjut para penulis, harus didorong untuk memiliki lebih banyak anak, menyerukan baik pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan “lingkungan reproduksi yang baik,” meningkatkan angka kelahiran anak, kesehatan, dan sistem pendidikan.
Awal tahun ini, Kementerian Keamanan Masyarakat China merilis sebuah laporan yang mengatakan angka kelahiran bayi menurun drastis sampai 15 persen pada 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi.
Negara paling padat di dunia itu telah membatasi kelahiran anak selama bertahun-tahun. Pada 2013, kebijakan ketat satu anak diperlonggar, di mana negara mengizinkan para keluarga memiliki maksimal dua anak.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Baca SelengkapnyaIni yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.
Baca SelengkapnyaAS dan China tengah terlibat dalam persaingan menjadi raksasa ekonomi dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jjumlah penduduk China berkurang 850.000 orang menjadi sekitar 1.411,75 juta pada tahun 2022.
Baca SelengkapnyaArtinya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi relatif bagus dan rendah.
Baca SelengkapnyaMenhan Prabowo Terima Kunjungan Menlu China Bahas Kerja Sama Pertahanan
Baca SelengkapnyaPerjalanan dinas tersebut membawa misi membahas kerja sama di sektor perkeretaapian dan penerbangan.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaBank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnya