Merdeka.com - Parlemen Irak menyerukan pengusiran pasukan Amerika Serikat (AS) dari negara tersebut sebagai tanggapan atas serangan pesawat tanpa awak (drone) yang menewaskan pemimpin Pasukan Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassim Sulaimani dan pemimpin militer Irak, Abu Mahdi Al Muhandis pada Jumat (3/1).

Para anggota parlemen menyetujui resolusi yang meminta pemerintah Irak mengakhiri perjanjian dimana Washington mengirim tentara lebih dari empat tahun lalu untuk membantu melawan ISIS. RUU itu tidak mengikat dan harus disetujui oleh pemerintah Irak tetapi mendapat dukungan dari perdana menteri.

Saat berbicara di parlemen, Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengatakan setelah pembunuhan Sulaimani, pemerintah memiliki dua pilihan: mengakhiri keberadaan tentara asing di Irak atau membatasi misi mereka untuk melatih pasukan Irak.

"Sebagai perdana menteri dan komandan tertinggi pasukan bersenjata, saya menyerukan agar mengadopsi pilihan pertama," kata Abdul Mahdi, seperti dikutip dari TIME, Senin (6/1).

Abdul Mahdi mengundurkan diri tahun lalu sebagai tanggapan atas protes anti-pemerintah yang melanda Baghdad dan provinsi-provinsi selatan yang sebagian besar Syiah. Faksi-faksi politik tidak menyetujui perdana menteri baru, dan Abdul Mahdi melanjutkan untuk sementara.

Mayoritas legislator atau sekitar 180 orang hadir di gedung parlemen dan mengikuti pemungutan suara terkait pengusiran tentara AS. Resolusi tersebut didukung mayoritas anggota parlemen dari kelompok Syiah, yang memiliki kursi mayoritas. Legislator dari kelompok Sunni dan Kurdi tak menghadiri sidang, diperkirakan karena menentang resolusi tersebut.

"Pemerintah harus berupaya mengakhiri kehadiran semua pasukan asing," kata Ketua Parlemen, Mohamed a-Halbousi setelah pemungutan suara.

Abdul Mahdi menyebut pembunuhan Qassim Sulaimani dan Abu Mahdi Al Muhandis adalah politik.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo tak menjawab secara tegas apakah pihaknya akan memenuhi permintaan pemerintah Irak untuk menarik pasukannya.

"Kita akan lihat. Kita ikuti apa yang berlangsung di parlemen Irak," ujarnya dalam acara "Face the Nation" CBS.

"Amerika Serikat siap membantu rakyat Irak mendapatkan apa yang pantas mereka terima dan melanjutkan misi kami di sana untuk memberantas terorisme ISIS dan yang lainnya di kawasan itu," lanjutnya.

Penarikan pasukan AS yang diperkirakan berjumlah 5.200 orang tak hanya dapat membuat ISIS kembali tapi juga memperkuat pengaruh Iran di Irak.

"Pemerintah Iran pada dasarnya mencoba menguasai sistem politik Irak. Iran menyuap politikus Irak. Kepada rakyat Irak, jangan biarkan politikusmu mengubah Irak ke dalam kuasa Iran," kata Senator AS Lindsey Graham, yang juga anggota Komite Senat Hubungan Luar Negeri.