Menteri Sri Lanka menentang China kuasai pelabuhan malah didepak

Merdeka.com - Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, memutuskan memecat Menteri Hukum dalam kabinetnya, Wijeyadasa Rajapakse. Penyebabnya, sang menteri berkeras menentang penjualan saham mayoritas perusahaan operator pelabuhan kepada China.

Dilansir dari laman Associated Press, Rabu (23/8), Pada 21 Agustus lalu, Rajapakse menyatakan penjualan saham pelabuhan itu sama saja mengobral Sri Lanka, dan meminta pelabuhan itu diambil alih kembali demi kebaikan bangsa dan negara. Sebab ada dugaan kalau pelabuhan itu bakal dijadikan pangkalan militer. Namun, pemerintah Sri Lanka menyangkal pernyataan Rajapakse. Mereka menjamin kalau pengelolaan pelabuhan tetap dikuasai pemerintah.

Presiden Sirisena yang didesak partai pendukungnya, Partai Persatuan Nasional, memilih mendepak Rajapakse. Mereka menuding Rajapakse melakukan hal itu buat mengalihkan perhatian nasional soal pengusutan kasus korupsi diduga dilakukan mantan Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, dan keluarganya. Namun, Rajapakse menyangkalnya.

Sejak Juli lalu, pemerintah Sri Lanka dan China meneken perjanjian penjualan saham berjangka pelabuhan setempat sebesar 70 persen selama 99, dari nilai total USD 1,5 miliar. Sebab, mereka tidak bisa membayar pinjaman dari Tiongkok buat pembangunan pelabuhan. Padahal perjanjian itu sudah lama ditunda.

China memang sedang gencar melakukan ekspansi buat menjalankan proyek Jalan Sutra Modern. Mereka merayu sejumlah negara supaya mau memberi kemudahan akses perdagangan melalui jalur darat, laut, dan udara membentang dari Laut China Selatan hingga Teluk Persia.

Sedangkan India juga khawatir dengan proyek Jalan Sutra Modern China. Sebab, perairan Samudra Hindia adalah kawasan penyangga bagi mereka, utamanya soal pertahanan. Apalagi mereka juga memiliki fasilitas senjata nuklir dan selalu terlibat perlombaan senjata dengan negara tetangganya, Pakistan.

Jelas saja keputusan itu membikin banyak pihak meradang. Kelompok oposisi Sri Lanka menuding kalau rezim Sirisena saat ini seperti menjual negara kepada China. (mdk/ary)