Melalui Telpon, Rusia Peringati AS soal Venezuela

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov memperingatkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo terkait intervensi AS di Venezuela. Dalam percakapan melalui telepon, Lavrov menentang setiap intervensi yang dilakukan AS di tengah krisis Venezuela, termasuk menentang intervensi militer.

Dilansir dari Reuters, Rabu (13/2), Lavrov mengatakan bahwa Rusia siap berunding membahas Venezuela agar sesuai dengan piagam PBB. Percakapan telepon antara Lavrov dan Pompeo berlangsung pada Selasa (12/2) malam.

Lavrov juga mengkritik rencana AS memperketat sanksi terhadap Rusia atas tewasanya mantan mata-mata Sergei Skripal di Inggris, dengan mengatakan sanksi baru akan merusak hubungan bilateral.

Rusia juga menyatakan siap memfasilitasi dialog antara pemerintah Venezuela dengan pemimpin oposisi. Rusia merupakan pendukung Presiden Nicolas Maduro yang kini bersitegang dengan AS setelah Presiden Donald Trump mendukung dan mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

"Kami telah mempertahankan hubungan yang sangat penting dengan pemerintah negara ini dan siap membantu untuk memfasilitasi pencarian jalan keluar dari situasi ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov.

Dia juga mengatakan Rusia telah menawarkan beberapa solusi ke Venezuela untuk penyelesaian krisis ekonomi dan politik.

Di PBB, Amerika Serikat mendorong Dewan Keamanan agar secara resmi menyerukan pemilihan presiden secara bebas, adil dan kredibel di Venezuela dengan pemantau internasional. Para diplomat mengatakan pada Sabtu, langkah AS itu mendorong Rusia mengusulkan rancangan resolusi saingan.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menilai resolusi dariAS tersebut sangat tidak seimbang. Ketika ditanya apakah pihaknya akan mengusulkan rancangan resolusi Rusia untuk pemungutan suara di Venezuela, ia berkata: "Kami baru saja membahasnya."

Belum jelas kapan Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara terkait usulan resolusi atas masalah di Veenzuela ini. Resolusi DK PBB membutuhkan sembilan suara dan tanpa veto dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China agar bisa disahkan.