Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Mahkamah Agung Pakistan Kembalikan Parlemen Setelah Dibubarkan PM Imran Khan

Mahkamah Agung Pakistan Kembalikan Parlemen Setelah Dibubarkan PM Imran Khan PM Pakistan, Imran Khan saat wawancara dengan Reuters di Islamabad pada 4 Juni 2021. ©Reuters

Merdeka.com - Mahkamah Agung Pakistan pada Kamis menentang keputusan Perdana Menteri (PM) Imran Khan, yang membubarkan parlemen pekan lalu. Mahkamah Agung memerintahkan parlemen dikembalikan dan menyebut pemilu lebih awal tidak sah.

Keputusan ini dikeluarkan setelah sidang empat hari terkait krisis politik besar yang melanda negara itu. PM Khan sekarang akan menghadapi pemungutan suara mosi tidak percaya oleh anggota parlemen - pemungutan suara yang berusaha dihalanginya. Parlemen kemungkinan besar akan menggelar pemungutan suara pada Sabtu.

Dikutip dari laman Al Arabiya, Jumat (8/4), oposisi mengatakan 172 suara dalam 340 kursi DPR memilih menggulingkan Khan, setelah beberapa anggota partainya dan rekan koalisi utama membelot.

Selama seminggu, lima anggota Mahkamah Agung Pakistan mendengarkan argumen dari pengacara PM Khan, oposisi dan presiden negara itu sebelum menjatuhkan keputusan pada Kamis malam, setelah buka puasa.

Pada Minggu, Khan membubarkan parlemen dan mengatur pemilu lebih awal setelah menuduh oposisi bekerja sama dengan AS untuk menyingkirkannya dari kekuasaan.

Khan mengatakan Washington ingin dia tersingkir karena kebijakan luar negerinya yang kerap menguntungkan China dan Rusia. Khan juga pengkritik keras perang teror AS dan dia dikritik karena kunjungannya ke Moskow pada 24 Februari, beberapa jam setelah Rusia menyerang Ukraina.

AS membantah terlibat dalam politik internal Pakistan.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin
Jokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.

Baca Selengkapnya
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024
Malam Ini, KPU Kumpulkan Divisi Hukum Bahas Persiapan Gugatan Pemilu 2024

KPU mempersiapkan diri dalam menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya