Ketika Islam Hendak Disesuaikan dengan Sosialisme di China

Merdeka.com - Pemerintah China meloloskan undang-undang baru yang akan membuat Islam disesuaikan dengan praktik sosialisme seperti yang diterapkan Partai Komunis China dalam waktu lima tahun ke depan.

Koran berbahasa Inggris terbesar di China, Global Times, Sabtu lalu melaporkan, setelah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari delapan organisasi Islam, pemerintah menyatakan sepakat untuk menjadikan Islam sejalan dengan sosialisme dan menerapkan praktik-praktik keagamaan Islam yang sesuai dengan karakter orang China.

"China meloloskan rencana lima tahun untuk membuat Islam sesuai dengan karakter China dalam pertemuan Sabtu lalu dengan perwakilan dari delapan organisasi Islam," kata Global Times.

"Dalam pertemuan itu anggota perwakilan sepakat untuk membuat Islam sesuai dengan sosialisme dan menerapkan praktik keagamaan berkarakter China. Ini adalah langkah penting untuk menata kehidupan beragama di negara modern," lanjut Global Times.

Dilansir dari laman Aljazeera, Minggu (6/1), namun Global Times tidak merinci nama organisasi Islam yang bersepakat dengan pemerintah itu.

Dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China cukup gencar dalam kampanye untuk membuat para pemeluk agama menyesuaikan diri dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Xi Jinping kini dipandang sebagai pemimpin terkuat China setelah Mao Zedong.

Sebagian pemeluk Islam di China dilarang mempraktikkan ibadah seperti salat, puasa, mengenakan hijab. Mereka yang melanggar akan ditangkap.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari satu juta muslim etnis Uighur di Provinsi Xinjiang ditahan di kamp konsentrasi dan dipaksa meninggalkan agama mereka dan bersumpah setia dengan ajaran sesuai Partai Komunis.

Sejumlah kelompok pembela hak asasi menuding pemerintah China melakukan pembersihan etnis. Agustus lalu tajuk rencana koran the Washington Post menulis, dunia tidak bisa lagi tutup mata atas pengekangan dialami warga muslim di China.

Kantor berita the Associated Press melaporkan, lambang bulan sabit dan kubah dilarang di sejumlah masjid, pesantren dan kelas bahasa Arab pun demikian, dan anak-anak muslim dilarang mengikuti kegiatan agama.

bendera china di depan masjid di urumqi xinjiang ©Reuters

Pemerintah membantah tudingan itu dengan mengatakan mereka tetap melindungi agama dan budaya kaum minoritas.

Pemerintah juga menegaskan bahwa laporan tentang penahanan satu juta warga muslim Uighur di Xinjiang sangat tidak benar.

Para pejabat berdalih, orang-orang Uighur ini memiliki hak penuh tetapi telah terjebak dalam ekstremisme agama. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha memberikan pemukiman dan pendidikan kembali kepada orang-orang itu.

"Argumen mengenai satu juta warga Uighur yang ditahan di pusat-pusat sama sekali tidak benar. Warga Xinjiang, termasuk Uighur, menikmati kebebasan dan hak yang sama," kata Wakil Direktur Departemen Kerja Front Amerika Serikat Komite Sentral Partai Komunis China, Hu Lianhe.

"Kami memang mengadakan program pemukiman dan pendidikan ulang, bukan penahanan" lanjutnya.

Namun dalam sepekan terakhir, kata laman South China Morning Post, di Provinsi Yunan yang berbatasan dengan Myanmar, ada tiga masjid yang dibangun etnis muslim Hui ditutup pemerintah.