Kebijakan keras China pada korupsi bikin pejabat banyak bunuh diri
Merdeka.com - Pemerintah China mengadakan survei dan hasilnya cukup mengejutkan. Mereka menemukan kasus bunuh diri meningkat di kalangan pejabat dan tindakan nekat ini dipicu lantaran peringatan keras otoritas terhadap mereka yang korupsi.
Situs asiaone.com melaporkan, Kamis (29/1), pemerintah cukup kaget sejak 2012 banyak pejabat bunuh diri lantaran penegakan hukum keras dari Presiden Xi Jinping pada mereka yang melakukan rasuah. Para pejabat ini 'melarikan diri' dari kemungkinan proses pidana dan penyitaan aset haram mereka yang juga telah dimakan keluarganya.
Dari pantauan media bisnis Caixin setidaknya survei dari sembilan provinsi memperlihatkan data ada sekitar 50 pejabat yang tewas bunuh diri. Salah satu penyebabnya diduga pelanggaran 'disiplin'. Ini salah satu kata halus untuk menyebut korupsi. Salah satu yang bunuh diri yakni mantan ketua Partai Komunis di wilayah Kota Nanjing. Dia gantung diri di rumahnya sebab telah diberhentikan dari jabatan karena menerima uang suap.
Kampanye anti-korupsi Jinping telah menjerat beberapa pejabat tinggi dan mantan pejabat. Penegakan hukum besar-besaran pada otoritas yang terlibat rasuah ini dilakukan setelah kritikan pada pemerintah China meningkat.
Menurut akademisi Partai Komunis Lin Zhe mengatakan pemerintah harus segera mungkin menekan angka bunuh diri ini. Jika tidak harta yang telah dikorupsi tidak akan diusut dan menjadi hak milik keluarga pelaku rasuah.
(mdk/din)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.
Baca SelengkapnyaSelama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaMereka bilang ini ide paling bodoh yang pernah saya lakukan. Saya tidak peduli selama orang dapat menggunakannya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Baca SelengkapnyaUpaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaKejagung periksa enam saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaPenjarah Curi Harta Karun dari Makam 2.400 Tahun, Tapi Artefak Berharga Ini Justru Ditinggalkan
Baca SelengkapnyaKejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca Selengkapnya