KBRI Kuala Lumpur Temui Empat WNI Korban Penembakan Aparat Malaysia, Dua Masih Kritis

Pihak KBRI telah meminta keterangan dari dua korban.

Oleh Teddy Tri Setio Berty - Reporter

Terkait dengan kasus penembakan yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Selasa, 28 Januari 2025, pihak KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui empat WNI yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Serdang dan RS Klang, Malaysia. Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha mengungkapkan, dari keempat korban tersebut, dua di antaranya telah terverifikasi identitasnya, yaitu HA dan MZ, yang berasal dari Provinsi Riau.

"HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM," ungkap Judha Nugraha dalam pernyataan tertulisnya kepada awak media pada Rabu (29/1).

Sementara itu, dua korban lainnya masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi dan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses pemulangan satu WNI yang meninggal, inisial B, asal Provinsi Riau," tambahnya.

Rencana repatriasi jenazah dijadwalkan pada hari Rabu (29/1), dengan pemulangan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru, dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau.

"Selanjutnya, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh," jelas Judha Nugraha.

Kemlu juga mendorong pihak Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force).

"Dalam hal ini, KBRI Kuala Lumpur masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan gambaran kejadian yang lebih jelas dan meminta bantuan pengacara KBRI untuk mengkaji serta menyiapkan langkah hukum yang diperlukan," tutupnya.