Ingin akhiri konflik, Duterte berjanji mengesahkan RUU Bangsamoro

Merdeka.com - Pertikaian bersenjata antara pemerintah Filipina dan kelompok militan gabungan dari faksi Abu Sayyaf dan klan Maute pro Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Kawasan Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) sudah berlangsung hampir dua bulan belum juga berakhir. Sebagai jalan keluar, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menawarkan bakal memberi izin pemberontak muslim menggelar pemerintahan terpisah di kawasan selatan Filipina, asal mereka memerangi kelompok bersenjata dan bandit radikal.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Selasa (18/7), Duterte menjanjikan bakal membahas rancangan undang-undang, dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Bangsamoro, yang memberi keluasan kaum minoritas muslim di selatan Filipina mengatur pemerintahan mandiri. Aturan itu dirancang dan dibahas bersama antara pemerintah Filipina dengan kelompok pemberontak terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

"Ini adalah momen yang sangat mempengaruhi buat mengakhiri pertikaian, kesalahpahaman, dan ketidakadilan bertahun-tahun yang menelan nyawa banyak warga Filipina. Di Republik Filipina nanti akan ada negeri Bangsamoro," kata Duterte dalam pidato bersama pimpinan MILF dan pejabat pemerintah.

Perjanjian damai kedua belah pihak sebenarnya sudah diajukan tiga tahun lalu, di masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino III. Namun, pembahasannya oleh parlemen Filipina mandek.

Kondisi itu diperburuk karena pada 2015 pecah pertempuran antara polisi Filipina melawan 11 ribu pejuang MILF di Kota Mamasapano, yang menewaskan 44 polisi Filipina.

Saat itu, polisi tengah memburu warga Malaysia yang menjadi buronan kasus terorisme, Zulkifli bin Hir. Alhasil, kejadian itu membikin masyarakat marah dan parlemen menghentikan pembahasan RUU.

"Ini adalah penawar yang tepat buat kekerasan ekstremis yang sudah membawa kekacauan di banyak wilayah muslim," kata Wakil Ketua MILF, Ghazali Jaafar.

Jaafar berjanji, jika beleid itu disahkan, maka pemerintah Bangsamoro bakal menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, dan memberikan kehidupan yang baik buat seluruh warga.

Pemimpin MILF, Haji Murad Ibrahim, justru khawatir Duterte tidak bisa menepati janjinya. Sebab menurut dia, jika beleid itu gagal disahkan, bisa-bisa malah memicu kemunculan kelompok bersenjata lainnya.

"Orang-orang yang tersesat ini mengisi kekosongan akibat kesalahan kami yang tidak bisa menerapkan hukum, dan malah membikin banyak orang frustasi," kata Murad.

Konflik di selatan Filipina sudah berlangsung puluhan tahun dan menelan nyawa sekitar 150 ribu orang. Kaum minoritas memeluk Islam memberontak karena adanya perlakuan diskriminatif menyebabkan mereka hidup melarat, meski kaya sumber daya.

Pertempuran di Marawi sampai saat ini sudah menelan sekitar 547 nyawa. Terdiri dari 405 militan, 97 prajurit, dan 45 warga sipil. Sekitar 852 tentara terluka dalam pertempuran.