Hoaks & Kampanye "Lebih Enak Zaman Ferdinand Marcos" Marak Saat Pilpres Filipina

Merdeka.com - Filipina menggelar pemilihan presiden (pilpres) pada Senin (9/5). Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr unggul dari lawannya, Leni Lobredo. Walaupun hasil pilpres belum resmi, Bongbong diperkirakan akan melenggang ke Istana Malacanang, menggantikan Presiden Rodrigo Duterte.

Bongbong adalah putra satu-satunya mantan diktator Filipina, Ferdinan Marcos. Sedangkan Leni Lobredo adalah wakil presiden Filipina saat ini.

Selama masa kampanye pilpres, banyak beredar disinformasi atau hoaks di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan YouTube, salah satunya terkait rezim Ferdinand Marcos.

Berita Pilpres 2024 lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

Rezim Ferdinand Marcos terkenal karena kediktatoran dan kekejamannya. Namun banyak beredar informasi yang menyatakan keunggulan rezim Marcos, yang berkuasa dari 1965 sampai 1986. Periode pemerintahan Ferdinand dinilai sebagai periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan banyak pembangunan proyek infrastruktur sehingga kehidupan di zaman itu diklaim lebih mudah dan enak.

Dikutip dari The New York Times, berbagai disinformasi juga menyudutkan Lobredo, salah satunya digambarkan sebagai seorang komunis yang nihil prestasi selama menjabat wakil presiden.

Duterte memenangkan pilpres pada 2016 sebagian karena sekutunya menyebarkan berita hoaks di Facebook tentang rival-rivalnya. Sedangkan pendukung Bongbong memilih pendekatan berbeda di media sosial yaitu video.

Para pendukungnya melalui YouTube menyebarkan informasi palsu tentang kekayaan Bongbong dan melontarkan tuduhan Leni Robdredo berbuat curang untuk mengalahkan Bongong sebagai kandidat wakil presiden pada pemilihan 2016.

Penyebaran disinformasi ini berhasil. Banyak pendukung Bongbong mengatakan Filipina harus kembali ke masa ketika diktator Marcos berkuasa, fokus pada stabilitas dan pertumbuhan.

Pengamat memprediksi, pasukan pendukung Bongbong yang menyebarkan video ini sangat besar dan setia sehingga Bongbong kemungkinan akan beralih menggunakan media video untuk menyebarkan pesan-pesannya jika telah menjadi presiden.

Senat mengakui masalah misinformasi ini sejak 2018. Saat itu Senat menggelar serangkaian rapat dengar pendapat terkait masalah ini, namun tindak lanjutnya tidak ada.