Demokrasi Memang Tidak Cocok di Timur Tengah, Ini Sebabnya

Merdeka.com - Berdasarkan hasil survei terbaru, orang Arab tidak percaya demokrasi bisa mengantarkan pada stabilitas perekonomian di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara.

Hampir 23.000 orang dari sembilan negara dan wilayah Palestina diwawancarai oleh jaringan Arab Barometer untuk BBC Berbahasa Arab. Sebagian besar responden setuju dengan pernyataan bahwa perekonomian itu lemah di bawah demokrasi.

Temuan ini muncul satu dekade setelah protes Musim Semi Arab yang menyerukan demokrasi.

Kurang dari dua tahun setelah protes tersebut, hanya satu negara yang masih menganut demokrasi yaitu Tunisia. Namun berdasarkan rancangan konstitusi yang diterbitkan pekan lalu, bisa mendorong kembali negara tersebut ke sistem otoritarianisme, jika UU tersebut disetujui.

Direktur Arab Barometer, Michael Robbins mengatakan, ada pergeseran regional terkait pandangan terhadap demokrasi sejak survei terakhir pada 2018/2019. Arab Barometer merupakan jaringan penelitian yang berbasis di Universitas Princeton yang bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga survei di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka melakukan survei ini antara akhir 2021 dan musim semi 2022.

"Ada kesadaran yang tumbuh bahwa demokrasi bukan bentuk sempurna pemerintahan, dan itu tidak akan memperbaiki segalanya," jelasnya, dikutip dari BBC, Kamis (7/7).

"Apa yang kita lihat di seluruh kawasan itu ialah orang-orang kelaparan, orang-orang butuh roti, orang-orang frustrasi dengan sistem ada."

Di sebagian besar negara yang disurvei, lebih dari setengah responden, rata-rata setuju dengan pernyataan bahwa ekonomi lemah di bawah sistem demokrasi.

Di setiap negara yang disurvei, lebih dari setengah dari responden juga mengatakan mereka setuju atau sangat setuju bahwa mereka lebih khawatir dengan efektivitas kebijakan pemerintah daripada tipe pemerintahan.

Di tujuh negara dan wilayah Palestina, lebih dari setengah responden setuju dengan pernyataan bahwa negara mereka perlu pemimpin yang bisa "melonggarkan aturan" jika diperlukan untuk menyelesaikan persoalan.

Hanya di Maroko, kurang dari setengah responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Namun ada juga proporsi terukur orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut di wilayah Palestina, Yordania, dan Sudan.

Di Tunisia, delapan dari 10 responden setuju dengan pernyataan tersebut, dan sembilan dari 10 responden mengatakan mereka mendukung keputusan Presiden Kais Saied untuk memecat para anggota kabinet dan membubarkan parlemen pada Juli 2021, yang dikecam penentang Saied. Presiden Saied mengatakan langkah itu untuk membongkar sistem politik yang korup.

Survei di Tunisia dilaksanakan pada Oktober dan November 2021. Setelah itu presiden didemo karena memperkuat cengkeraman kekuasannya dengan membubarkan parlemen, menguasai KPU, dan mendesak referendum konstitusi baru di mana para pengkritik mengatakan langkah itu akan memperluas otoritasnya.

Tantangan ekonomi

Di tujuh negara dan wilayah Palestina, keadaan ekonomi dinilai menjadi tantangan paling mendesak, selain korupsi, instabilitas, dan penyebaran Covid-19.

Irak dan Libya tidak memandang keadaan ekonomi sebagai masalah krusial, melainkan korupsi dan instabilitas.

Sedikitnya satu dari tiga orang di setiap negara yang disurvei setuju dengan pernyataan bahwa dalam setahun terakhir, mereka kehabisan makanan sebelum mereka punya uang yang cukup untuk belanja lagi. Paling parah dirasakan oleh masyarakat Mesir dan Mauritania di mana sekitar dua dari tiga orang mengatakan hal ini terjadi kadang-kadang atau sering.

Responden survei yang mengaku tidak mampu membeli makanan lagi setelah stok makanan mreka habis, kurang mendukung demokrasi di negara mereka, terutama di Sudan, Mauritania, dan Maroko.

Secara keseluruhan, sebagian besar orang tidak berharap keadaan ekonomi di negara mereka akan membaik dalam beberapa tahun ke depan. Namun masih ada optimisme.

Di enam negara, lebih dari sepertiga responden mengatakan keadaan akan membaik atau sedikit membaik dalam dua atau tiga tahun mendatang.

Dr Robbins mengatakan masa depan "tidak pasti". Dia menambahkan, warga di kawasan tersebut mungkin akan mencari sistem politik alternatif seperti model China (sistem satu partai), yang dia sebut telah membawa sejumlah besar orang keluar dari kemiskinan dalam 40 tahun terakhir.

"Tipe pembangunan ekonomi cepat itu yang sedang dicari banyak orang," jelasnya.

Survei dilakukan dengan mewawancarai 22.765 orang secara tatap muka di sembilan negara dan wilayah Palestina. Arab Barometer telah melakukan survei semacam ini sejak 2006.