800 ribu PNS Amerika akan dirumahkan
Merdeka.com - Sebagian lembaga pemerintah Amerika Serikat akan ditutup lantaran Senat (didominasi Partai Demokrat) kemarin gagal mencapai kesepakatan dengan Kongres (di dominasi Partai Republik) soal undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi itu akan menyebabkan sekitar 800 ribu pegawai negeri sipil (PNS) Amerika dirumahkan mulai hari ini, seperti dilansir stasiun televisi Aljazeera, Selasa (1/10).
Keputusan ini harus diambil lantaran Senat dan Kongres tidak mencapai kesepakatan soal undang-undang dana jaminan kesehatan yang diajukan Presiden Barack Hussein Obama.
Kubu Partai Republik di Kongres Amerika mengambil keputusan untuk memperketat dana APBN sehingga akan menghambat dana jaminan kesehatan bagi rakyat Amerika dan akibatnya menutup operasional sebagian lembaga pemerintah.
Manajemen Gedung Putih akan mulai berhenti beroperasi pada tengah malam waktu setempat (pukul 11.00 waktu Jakarta).
"Rakyat Amerika tentu tidak ingin penutupan ini terjadi, begitu pula saya. Tapi undang-undang jaminan kesehatan itu bisa berdampak luas, maka sesuatu harus dilakukan," kata juru bicara Gedung Putih John Boehner.
Penutupan kantor-kantor pemerintah ini tentu akan berdampak pada jutaan warga Amerika yang bergantung kepada jasa pemerintah. Sejumlah sektor penting pemerintah dilaporkan akan tetap beroperasi seperti militer, pengawas bandar udara, dan Kementerian Luar Negeri yang mengurusi visa.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaSekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaSelama beberapa tahun terakhir, APBN disiapkan sebagai shock absorber untuk menjaga perlindungan ekonomi Indonesia.
Baca Selengkapnya