Didesak Publik soal Skandal Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia, TMJ: Bawa Saya ke Pengadilan

Pemilik Johor Darul Takzim (JDT), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, bersedia untuk dimintai pertanggungjawaban terkait skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Timnas Malaysia yang telah menggemparkan dunia sepak bola. Tunku Mahkota Johor (TMJ) yang dikenal luas ini bahkan mengungkapkan kesiapannya untuk memenuhi permintaan publik agar dirinya dibawa ke pengadilan guna membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut.

Pernyataan TMJ disampaikan melalui media sosial sebagai tanggapan terhadap tuntutan dari akun bernama Ibnu Saif, yang merujuk pada keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional (CAS) yang telah mengeluarkan putusan terkait banding keputusan FIFA. Dalam tulisannya, Ibnu Saif menegaskan, "TMJ harus bertanggung jawab atas kebohongan ini, kami belum lupa. Jika mereka ingin beralasan masalah internal, mereka tidak perlu meretas akun X dengan peretas untuk memberi tahu mereka bahwa mereka telah bertemu dengan pemain lama. Ini bukan kasus 1MDB yang sah milik Najib, pengadilan tidak dapat menerima logika alasan yang dia berikan."

Cuitan yang dibuat oleh Ibnu Saif langsung mendapatkan tanggapan dari TMJ. Pemangku Kesultanan Johor tersebut menyatakan bahwa ia bersedia untuk dihadapkan ke Pengadilan, menanggapi permintaan banyak pihak terkait skandal pemalsuan dokumen ini. TMJ bahkan menantang semua orang untuk membuktikan keterlibatannya dalam kasus pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi yang dinilai telah merusak reputasi sepak bola di Negeri Jiran. "Setuju! Saya punya saran yang lebih baik. Bawa saya ke pengadilan dengan bukti apa pun yang Anda miliki. Tolong," tulis Tunku Mahkota Johor saat diminta untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang dikenal sebagai Court of Arbitration for Sport (CAS), telah memberikan keputusan terkait banding yang diajukan oleh tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia, yang sebelumnya dianggap melakukan pelanggaran oleh FIFA. Keputusan ini sebagian besar mengabulkan permohonan para pemain dengan melakukan perubahan pada ruang lingkup sanksi yang telah dijatuhkan oleh FIFA sebelumnya.

Panel arbitrase CAS memutuskan untuk memberikan larangan bermain selama 12 bulan kepada ketujuh pemain tersebut, tetapi sanksi ini hanya berlaku untuk pertandingan resmi. Meskipun demikian, selama masa hukuman, para pemain tetap diizinkan untuk mengikuti sesi latihan di klub masing-masing. Dalam proses bandingnya, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengakui adanya "kelemahan institusional" dan tidak membantah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap FDC. FAM juga menyatakan bahwa peran para pemain terbatas, hanya menyerahkan dokumen yang diminta tanpa terlibat dalam penyusunan atau perubahan dokumen tersebut. "Para pemain tidak bertindak dengan niat jahat maupun kelalaian," ungkap perwakilan pemain naturalisasi Malaysia dalam argumennya kepada CAS.

Menurut Pasal 22 FDC, panel memutuskan bahwa sanksi hanya akan diterapkan pada partisipasi dalam pertandingan, bukan pada seluruh kegiatan sepak bola. Larangan bermain akan mulai berlaku pada 5 Maret 2026, dan masa hukuman yang telah dilaksanakan sejak 25 September 2025 hingga 26 Januari 2026 akan dihitung sebagai bagian dari sanksi yang telah dilaksanakan.

Di sisi lain, upaya FAM untuk mengajukan banding agar denda yang dijatuhkan dapat dikurangi menjadi tidak lebih dari 50.000 franc Swiss (sekitar Rp1 miliar) telah ditolak oleh CAS. Panel menyatakan bahwa denda sebesar 350.000 franc Swiss yang dikenakan FIFA kepada FAM adalah keputusan yang tepat dan seimbang dengan pelanggaran yang telah dilakukan.