Wapres JK Minta BPJS Ketenagakerjaan Bantu Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berharap adanya kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Wapres JK, kerjasama tersebut untuk membantu jaminan kesehatan agar tidak terus defisit.

2019-07-03 13:24:14

BPJS Ketenagakerjaan

"Dalam kenyataannya, dua BPJS ini, satu BPJS ketenagakerjaan yang mempunyai daya yang sangat besar, (sementara) kesehatan yang (perlu) diisi (butuh dana) terus menerus. Jadi perlu ada kerjasama yang baik," kata Wapres JK di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Wapres JK menjelaskan, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar Rp10 triliun. Agar menutupi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan dana talangan hingga Rp6,2 triliun.

"Dua-duanya memberikan kesejahteraan walaupun kita tahu, BPJS ketenagakerjaan mempunyai tanggung jawab jangka panjang, sedangkan BPJS Kesehatan tentu pada hari itu orang sakit yang selesai bayar, tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan mempunyai jangka panjang," jelas Wapres JK.

Ditemui terpisah, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan usulan tersebut akan dikaji kembali mulai dari sisi regulasi. Apakah memungkinkan kerjasama tersebut terealisasi.

"Ya, nanti secara teknis BPJS Ketenagakerjaan akan bicara dengan BPJS kesehatan, dan sementara kita sudah memiliki kerjasama, MoU, dengan BPJS Kesehatan dalam hal pertukaran data, koordinasi. Tentu arahan Wapres tadi akan kita tindaklanjuti, akan duduk bersama dengan rekan-rekan dari BPJS Kesehatan," ungkap Agus.

(mdk/bim)