Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami gagal bayar atau defisit sebesar Rp 9,1 triliun pada 2018. Angka tersebut diperoleh usai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit kinerja terhadap lembaga tersebut.

Lantas, bisakah BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, BPJS kesehatan tidak bisa terbebas dari defisit kecuali pemerintah melakukan intervensi-intervensi khusus. "Pasti ada defisit dalam program ini kecuali ada intervensi lain," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5).

Fahmi mengatakan, semakin banyak peserta BPJS Kesehatan tidak menjamin iuran yang dibayarkan cukup untuk menambal beban perusahaan. Sebab, tidak semua peserta akan membayar iuran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

"Seringkali kita berpikir kalau peserta bertambah defisit dapat teratasi. Tapi dari data historis kita, ternyata biaya malah bertambah," jelasnya.

Lebih lanjut, dia manambahkan, defisit seringkali terjadi karena BPJS Kesehatan banyak menutup biaya pasien dengan penyakit kronis. "Besarnya biaya pelayanan kesehatan disebabkan antara lain profit morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit katastropik. Golongan penyakit katastropik antaralain jantung, gagal ginjal, kanker, stroke dan leukemia," tandasnya.