Wamentan: Ketahanan Pangan Pilar Utama Pembangunan Nasional, Jamin Martabat Bangsa
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah pilar utama pembangunan nasional, bukan sekadar teknis, yang menjamin martabat bangsa.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Hands-On Audit Training in Cross-Cutting Issues of Food Security yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Bali.
Menurut Wamentan Sudaryono, ketahanan pangan bukan hanya urusan teknis semata, melainkan fondasi penting yang menentukan martabat suatu bangsa. Ia mengutip Presiden Prabowo Subianto yang selalu menegaskan bahwa pangan merupakan kekuatan nasional yang tak tergantikan.
Wamentan yang akrab disapa Mas Dar ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun sistem ketahanan pangan. Sistem tersebut harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan para petani di seluruh Indonesia.
Dukungan Penuh Pemerintah untuk Petani Indonesia
Wamentan Sudaryono mengaku sering menerima aspirasi langsung dari puluhan ribu petani melalui media sosial pribadinya. Aspirasi tersebut mencakup kebutuhan akan benih unggul, air irigasi yang memadai, ketersediaan pupuk tepat waktu, serta stabilitas harga panen yang adil.
Menanggapi laporan tersebut, pemerintah segera bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani. "Begitu laporan ini sampai ke Presiden, beliau langsung memerintahkan untuk bertindak cepat," tegasnya, menunjukkan responsibilitas tinggi.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah telah meningkatkan volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Selain itu, mekanisme distribusi pupuk juga disederhanakan, dan harga pupuk bersubsidi diturunkan sekitar 20 persen untuk meringankan beban petani.
Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimum untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini, bersama dengan penugasan BUMN untuk menyerap hasil panen, bertujuan menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Strategi Peningkatan Produksi dan Swasembada Pangan
Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui dua strategi besar, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi ini bertujuan untuk mencapai kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.
Intensifikasi berfokus pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada melalui penggunaan benih unggul, pupuk berkualitas, dan perbaikan sistem irigasi. Upaya ini memastikan setiap jengkal lahan dimanfaatkan secara optimal untuk hasil maksimal.
Sementara itu, ekstensifikasi melibatkan pembukaan lahan baru, terutama di wilayah rawa yang potensial seperti Kalimantan dan Papua. "Presiden berpikir jauh ke depan. Untuk memberi makan generasi 100 tahun mendatang, kita harus mulai menyiapkan 1,5 hingga 3 juta hektare lahan baru sejak sekarang,” jelas Wamentan.
Berkat upaya ini, "Tahun ini Indonesia telah mencapai swasembada beras, jagung, dan gula untuk kebutuhan dalam negeri. Tidak ada lagi impor untuk konsumsi domestik,” tegas Wamentan, menandai pencapaian penting dalam ketahanan pangan.
Peran Auditor BPK dalam Tata Kelola Pangan Berkelanjutan
Wamentan Sudaryono juga menyoroti keunggulan alami Indonesia dalam pertanian, dengan iklim tropis, tanah subur, dan tenaga kerja tangguh. Potensi ini menjadikan Indonesia produsen utama komoditas unggulan dunia, termasuk kelapa dan produk turunannya.
"Tidak banyak negara yang bisa menanam kelapa seperti Indonesia. Komoditas ini bisa menjadi kekuatan ekspor dan sumber nilai tambah yang besar bagi petani,” jelasnya, menekankan potensi ekonomi besar dari sektor ini.
Dalam kesempatan yang sama, Wamentan menegaskan pentingnya peran auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan tata kelola yang bersih atau good governance. "Kami di Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap proses audit. Para auditor adalah mitra kami dalam memperbaiki kebijakan dan memastikan program berjalan tepat sasaran,” katanya.
Ketua BPK RI Isma Yatun juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga audit dunia untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik, termasuk bidang pangan. Ia menambahkan, peran auditor kini tidak hanya sebatas pengawasan keuangan, tetapi juga memberi rekomendasi strategis untuk kebijakan pangan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
Sumber: AntaraNews