UMKM Kesulitan Biaya, Pemerintah Kasih Solusi Begini

"Susah sekali, Pak Presiden minta saya, 'bagaimana bisa enggak 2024, 30 persen?' saya bilang 'ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan',"

kata Teten dalam acara Indonesia Clothing Summit 2024, Jakarta, Kamis (1/8).

Teten mengakui persyaratan agunan dan data historik kredit yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pinjaman di bank menghambat akses UMKM.

Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan inovasi credit scoring. Teten pun meyakini melalui skema ini, jumlah yang menerima kredit perbankan itu enggak akan melonjak.

Dia menuturkan saat ini sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan, sementara usaha besar lebih mudah mendapatkan kredit dengan persyaratan yang lebih menguntungkan.

"Kan enggak fair kalau usaha besar bisa mendapatkan pembiayaan, UMKM malah mendapatkan pembiayaan yang mahal. Dengan draft period yang sangat pendek," katanya.

Teten menjelaskan credit scoring, yang melibatkan data alternatif seperti data telepon dan data PLN, dapat menjadi solusi.

Saat ini, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pengembangan infrastruktur kebijakan yang mendukung implementasi credit scoring.

Bahkan, Teten bilang beberapa bank juga mulai mengadopsi metode ini, meskipun masih dalam skala kecil. Sehingga dia optimis dengan adanya kebijakan ini akan mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan yang sesuai.

"Saya optimis bahwa dengan adanya tambahan data alternatif ini, lebih banyak UMKM yang sebenarnya memenuhi syarat akan bisa mendapatkan akses ke kredit perbankan," tutup Teten.