Tutup Defisit Anggaran, Kemenkeu Bakal Terbitkan SBN Rp991 Triliun di 2022

Penerbitan SBN tersebut sudah disusun dalam kerangka rencana APBN selama 1 tahun. Oleh karena itu, pembiayaan APBN dilakukan secara fleksibel.

2021-12-13 15:27:00

Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp991,3 triliun pada tahun 2022. Penerbitan tentu untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Riko Amir, dalam Strategi Pembiayaan APBN Tahun 2022, Senin (13/12).

"Selama tahun 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui penerbitan SBN Rp991,3 triliun maupun pelaksanaan pinjaman dengan targetnya Rp973,6 triliun," kata Riko.

Penerbitan SBN tersebut sudah disusun dalam kerangka rencana APBN selama 1 tahun. Oleh karena itu, pembiayaan APBN dilakukan secara fleksibel. Artinya antara SBN dan pinjaman dapat dilakukan penerbitan yang saling melengkapi dan juga dapat dilakukan penambahan SAL atau SILPA.

Sebagaimana diketahui, dalam APBN telah ditentukan pendapatan negara sebesar Rp1.846,1 triliun, belanja negara Rp2.714,2 triliun. Kemudian, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati defisit APBN 2022 mencapai Rp868 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

DJPPR Kemenkeu telah menyusun strategi dalam penarikan utang 2022, Di antaranya, pertama, oportunistik yaitu prioritas penerbitan SBN di pasar domestik, sumber utang luar negeri dimanfaatkan sebagai pelengkap.

Lalu, pengembangan dan pendalaman pasar, serta koordinasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam pemenuhan pembiayaan, termasuk Kerjasama dengan Bank Indonesia dalam pemenuhan pembiayaan.

Kedua, fleksibel yakni mengoptimalkan sumber non-utang, dan memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas di tengah ketidakpastian.

Ketiga, prudent, yaitu mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan cermat dan hati-hati untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainabilitas APBN.

(mdk/idr)