Strategi Angkasa Pura I Keluar dari Lilitan Utang Rp32 Triliun

Merdeka.com - PT Angkasa Pura I blak-blakan mengenai kondisi utang perusahaan terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Hingga September 2021, utang perseroan tercatat mencapai Rp32 triliun.

Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan, meski masih utang, pihaknya optimis bisa membalikan keadaan pada tahun depan. Perseroan bahkan telah membidik cash flow sebesar Rp1,15 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, AP I memutar otak. Saat ini manajemen telah berupaya melakukan program penyehatan melalui restrukturisasi. Setidaknya ada lima hal disasar.

Pertama restrukturisasi meliputi financial, operasional penjaminan, fund raising, transformasi bisnis, dan optimalisasi aser. "Dengan serangkaian lima program tersebut, maka kita memproyeksikan di tahun 2022 saya sangat optimis cash flow AP1 diproyeksikan akan positif," kata Faik saat konferensi pers, Rabu (8/12).

Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi menjelaskan, total utang tersebut merupakan kewajiban bayar perusahaan kepada kreditur dan investor yang nilainya mencapai Rp28 triliun. Sementara sisanya Rp4,7 triliun adalah kewajiban dibayarkan kepada karyawan dan supplier.

"Perlu kami sampaikan di sini adalah sebenarnya kondisi angkasa pura I itu tidak seburuk dari yang diberitakan media selama ini. Sehingga total kewajiban kita sekitar Rp3,27 triliun," kata Faik saat konferensi pers, Rabu (8/12).

Sibuk Bangun Bandara

Dia menjelaskan, posisi utang besar tersebut terjadi karena sebelum pandemi Covid-19, AP I disibukkan dengan membangun 10 bandara. Pembangunan itu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan masalah jumlah kapasitas penumpang. Di mana jumlah penumpang dilayani AP I lebih tinggi dari kapasitas tersedia di bandara pengelolaan.

Contohnya saja, di 2017 kapasitas bandara AP 1 diperuntukan hanya untuk 71 juta penumpang per tahun. Namun realisasi penumpangnya sudah 90 juta per tahun. Dan meningkat lagi di 2018 menjadi 90 juta lebih penumpang per tahun.

"Jadi bisa dibayangkan dengan realisasi penumpang tinggi dari kapasitas dan muncul persoalan pelayanan," kata dia.

Di samping itu, pembiayaan dilakukan perusahaan untuk pembangunan 10 bandara tidak menggunakan dana pemerintah atau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Semua pembiayaan dilakukan murni dari internal maupun eksternal perusahaan.

"Jadi ini yang terhadap pengembangan kita tidak sama sekali dengan pemerintah tapi melalui obligasi," jelasnya.