Tahukah Anda? Ribuan Sumur Rakyat Akan Dilegalkan, ESDM Pastikan Standar HSSE Setara Industri Migas

Prioritas Keselamatan dengan Standar HSSE

Kementerian ESDM menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan, termasuk legalisasi sumur rakyat. Penerapan standar HSSE setara industri migas nasional menjadi mandatori untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Laode Sulaeman menjelaskan, "Ya kita akan bersama-sama nanti, ada Satgas yang akan kita terjunkan. Karena gini, sebenarnya kan tanda kutip sumur masyarakat ini kita (akan) legalkan. Jadi, begitu kita sudah legalkan ya harus mengikuti aturan-aturan keselamatan yang berlaku di industri migas."

Satgas khusus yang akan diturunkan bertugas memberikan pembinaan intensif mengenai HSSE kepada pengelola sumur rakyat. Pembinaan ini mencakup pemahaman tentang prosedur keselamatan, penanganan limbah, hingga mitigasi risiko lingkungan. Pentingnya standar HSSE ini tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Menurut Laode, "Makanya saya bilang tadi ada Satgasnya yang melibatkan K/L yang lain, dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada juga tentunya. Kemudian dari aparat penegak hukum juga ada karena mereka juga nanti akan membantu menertibkan di lapangan." Pendekatan multi-sektoral ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sumur rakyat yang patuh pada regulasi dan bertanggung jawab. Dengan demikian, aspek keselamatan dan lingkungan dapat terjaga dengan optimal.

Meningkatkan Kontribusi Lifting Migas Nasional

Langkah legalisasi sumur rakyat ini tidak hanya berfokus pada aspek keselamatan, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi terhadap lifting migas nasional. Setelah resmi dilegalkan, pengelola sumur rakyat diwajibkan untuk menjual hasil produksinya ke sumber resmi, yaitu melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Mekanisme ini penting agar produksi dari sumur rakyat dapat terhitung dalam neraca lifting migas nasional.

Laode Sulaeman menjelaskan proses ini secara rinci: "Secara paralel tentunya, karena kan begitu dialihkan (legal), mereka harus menjual ke sumber yang resmi agar kita bisa hitung sebagai tambahan lifting (migas)." Keterlibatan KKKS menjadi krusial dalam rantai distribusi ini. "KKKS terlibat karena kan nanti dijualnya ke KKKS nya kan agar bisa masuk ke neraca tambahan lifting, harus angka dari KKKS itu yang dilaporkan ke SKK Migas," tambahnya.

Dengan demikian, legalisasi ini diharapkan dapat mengubah sumur-sumur rakyat yang sebelumnya beroperasi di luar sistem menjadi bagian integral dari industri migas nasional. Peningkatan kualitas produksi yang sejalan dengan standar industri juga akan turut mendorong optimalisasi kontribusi sumur rakyat. Harapannya, sumur rakyat bisa menjadi aset energi strategis yang legal, berdaya saing, dan selaras dengan regulasi.

Verifikasi dan Kepastian Hukum Sumur Rakyat

Saat ini, Kementerian ESDM sedang gencar melakukan verifikasi terhadap sekitar 34 ribu sumur rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Proses verifikasi ini mencakup pengecekan keberadaan sumur, potensi produksinya, hingga pencocokan koordinat lokasi. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang akurat sebagai dasar legalisasi sumur rakyat.

Direktur Jenderal Migas mengakui bahwa sebagian besar dari 34 ribu sumur rakyat tersebut hingga kini masih berstatus belum legal. "Ya bisa dibilang seperti itu," kata Laode, mengindikasikan urgensi dari proses legalisasi ini. Penataan yang sedang berjalan ini akan membawa kepastian hukum bagi para pengelola sumur rakyat.

Dengan adanya kepastian hukum, sumur rakyat diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan ketahanan energi nasional. Pemerintah optimistis bahwa legalisasi ini akan menjadikan sumur rakyat tidak hanya produktif, tetapi juga aman dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendampingi masyarakat.

Sumber: AntaraNews