Sukseskan program sertifikasi lahan, Bos BPN lantik 123 pejabat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil melantik 123 pejabat struktural untuk meningkatkan kinerja maupun mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat. Sebab, proses sertifikasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) diharapkan masyarakat.

2017-03-20 19:08:32

Sertifikasi lahan

Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan proses sertifikasi lahan masyarakat terhadap lima juta bidang tanah.

"Dua juta bidang sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN 2017, sedangkan sisanya tiga juta bidang sedang kita perjuangkan," kata Sofyan seperti dilansir Antara, Senin (20/3).

Namun, Sofyan mengharapkan Kementerian ATR/BPN bisa mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat lebih banyak dari target lima juta. Menurutnya, proses ini menuntut inovasi, kreativitas serta kerja sama horizontal dan vertikal antar Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Kantor Pertanahan dan pimpinan satuan kerja agar dapat diimplementasikan.

Mantan Kepala Bappenas ini juga mengingatkan adaya upaya untuk mengatasi masalah sengketa tanah, karena saat ini sebanyak 70 persen sengketa di pengadilan terkait dengan persoalan lahan.

"Kualitas layanan sejak dari pengukuran, pendaftaran bidang tanah, pengumpulan data yuridis, analisis, hingga penerbitan sertifikat, dan pemberian hak-hak atas tanah baik HGU, HGB, Hak Milik, harus benar-benar ditingkatkan, sehingga sengketa tanah dapat dikurangi secara nyata," kata Sofyan.

Selain itu, Sofyan mengatakan bahwa pungutan liar merupakan masalah yang harus diperangi oleh Kementerian ATR/BPN. Dia merasa sedih dan kecewa jika mendengar pegawai Kementerian ATR/BPN tertangkap atau terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli.

"Oleh karena itu, pimpinan masing-masing satuan kerja harus selalu mengingatkan dan memastikan tidak ada pungli dalam setiap proses layanan di BPN dari awal hingga ujung akhir," tambahnya.

Sofyan berjanji akan memperjuangkan kecukupan anggaran secara bertahap untuk memenuhi kelengkapan dan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan. Dia pun meyakinkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar tidak takut dalam melakukan terobosan untuk kebaikan masyarakat.

"Jika saudara jadi korban kriminalisasi tanpa saudara melakukan kesalahan, saya akan bela saudara sekuat tenaga dan wewenang yang melekat pada Menteri ATR/Kepala BPN," pungkasnya.

(mdk/sau)