Subsidi listrik di RAPBN-P naik, ESDM sebut untuk kembangkan PLTMH

Kenaikan jumlah anggaran subsidi listrik dalam Rancangan APBN-P dari sebelumnya Rp 38,4 triliun menjadi Rp 57,2 triliun.

2016-06-09 11:20:00

Subsidi Listrik

Pemerintah mengusulkan kenaikan jumlah anggaran subsidi listrik dalam Rancangan APBN-P 2016 dari sebelumnya Rp 38,4 triliun menjadi Rp 57,2 triliun. Kenaikan subsidi listrik ini salah satunya untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan subsidi listrik dalam APBN-P 2016 untuk menutup selisih antara harga listrik mikro hidro yang dibeli PLN dari pengembang PLTMH dengan harga jual listrik PLN ke pelanggan. Sehingga, PLN bisa segera mencabut surat edaran tentang harga jual listrik PLTMH.

"PLN akan mengikuti Permen yang sudah kita siapkan. Kalaupun ada subsidi berapa, dan itu yang akan disertakan sebagai bagian dari subsidi APBN-P. Tadi kan lebih banyak ke listrik. Nanti akan ada untuk PLTMH," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6) malam.

Rida menjamin, pemerintah akan menetapkan harga listrik dari PLTMH yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga, PLN tidak akan merugi jika pemerintah tidak memberikan subsidi.

Dia mengatakan penetapan harga jual listrik ini masih dalam perhitungan dengan PT Perusahaan Listrik Negara. Mengingat, tarif yang dibuat PLN lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan pemerintah.

"Belum (diputuskan). Kan yang penting bukan besar kecilnya tarif. Tapi tanggapan investor, jangan sampai pemerintah dianggap tidak konsisten. Karena yang mereka cari adalah kejelasan, kepastian, dan ketegasan," kata Rida.

(mdk/bim)