Pencabutan subsidi listrik 900 VA ditunda bikin APBN membengkak

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan proses pencabutan subsidi listrik ini masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin membengkak.

Sebab, pencabutan subsidi listrik tersebut yang akan mulai dilakukan pada Juni 2016, tertunda akibat belum diputuskan oleh Jokowi.

"Akibatnya kita harus menambah subsidi USD 18,76 triliun karena Juni listrik 900 VA masih disubsidi. Dan ini akan semakin membengkak, jika pelaksanaan pencabutan terus diundur," kata Sudirman dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6).

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, jadwal pencabutan subsidi jika dilaksanakan per 1 Juli 2016 maka subsidi yang ditambah sekitar Rp 20,65 triliun. Jika diundur per 1 Agustus 2016, maka penambahan subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp 21,91 triliun.

Sementara, apabila pencabutan subsidi listrik tidak dilakukan pada 2016, maka tambahan subsidi yang diperlukan sekitar Rp 25,35 triliun. Sehingga, Sudirman mengimbau agar pencabutan subsidi listrik 900 VA bisa dilakukan tahun ini.

"Harus tahun ini (diselesaikan). Mungkin dilihat timingnya supaya tidak memberatkan masyarakat," kata dia.

Pemerintah sedang mendata pengguna 900 volt ampere (VA) untuk memastikan subsidi listrik tepat sasaran. Semula penyaringan diproyeksi rampung Januari 2016, namun rumitnya sinkronisasi data yang dimiliki PT PLN (Persero) dengan data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membuat tenggat waktu penyaringan diundur hingga Juni 2016.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menjelaskan, TNP2K memiliki data orang miskin 'by name by address' tetapi tidak memiliki nomor pelanggan listrik. Sedangkan, PLN mempunyai data nama dan nomor pelanggan, namun tidak mengetahui kondisi perekonomian pelanggan tersebut.

"Nah, sinkronisasi data ini yang ternyata tidak mudah," ujar Bambang.

Bambang menegaskan, saat ini sebanyak 46 juta rumah tangga mendapatkan subsidi listrik pengguna daya listrik 450 VA dan 900 VA. "24 juta (rumah tangga) untuk 450 kwh, sisanya 22 juta (rumah tangga) 900 kwh. Padahal di data kita hanya 6 juta-6 juta (6 juta pengguna 450 VA dan 6 juta pengguna 900 VA). Jadi kita sisir dulu," kata Bambang.