Sri Mulyani Kembali Tegaskan Posisi Utang Pemerintah Masih Terjaga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan posisi utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sejauh ini masih tergolong aman. Mengingat posisi utang masih berada di tengah dari batasan maksimal yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 60 persen dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan posisi utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sejauh ini masih tergolong aman. Mengingat posisi utang masih berada di tengah dari batasan maksimal yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 60 persen dari PDB.
"Posisi utang rasio 30 persen dari PDB. Akan terus dijaga," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).
Dia mengatakan, posisi rasio utang Indonesia masih jauh dibandingkan dengan rasio utang negara-negara lain. Sebab jika berkaca pada Jepang, rasio utang bisa mencapai 200 persen dari PDB, Singapura 113 persen dari PDB dan Malaysia mencapai di atas 50 persen dari PDB.
"Tingkat rasio utang kita dibanding negara-negara maju, yang 30 persen, cukup baik dan rendah. Rasio ini akan kita jaga supaya reputasi dan sustainabilitas APBN terjaga," kata dia.
Dengan prinsip kehati-hatian, imbal hasil dari surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun pun mengalami penurunan dari 16 persen menjadi 6,6 persen. Namun, total pembayaran bunga utang tetap naik dari yang 2018 sebesar Rp258 triliun menjadi Rp276,1 triliun pada 2019.
"Dari pengelolaan utang yang hati-hati dan selalu kita jaga, dari sisi level maupun pertumbuhannya, pembayaran bunga utang kita telah turun, dilihat daru perkembangan yield SBN tenor 10 tahun kita," ungkapnya.
Baca juga:
Tagih Utang ke Pengusaha, Kontraktor di Jakbar Sewa Debt Collector Sekap Korban
Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Global 1 Miliar Euro dan USD 1 M
Penerimaan Lesu, Pemerintah Putuskan Tarik Utang Lebih Besar
Erick Thohir soal Utang BUMN: Kalau Itu Bermanfaat Saya Rasa Tidak Salah
Tanggapan Menteri Sri Mulyani Kini Harus Kerja Bareng Prabowo Subianto
ADB Beri Utang Pemerintah Jokowi Rp1,3 Triliun Bangun Infrastruktur