Sisa sebulan, JK nilai mustahil target pajak tercapai

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak baru mencapai Rp 865 triliun.

2015-12-01 12:32:03

Wapres Jusuf Kalla

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak baru mencapai Rp 865 triliun atau masih kurang Rp 430 triliun dari target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2015 yang dipatok mencapai Rp 1.294 triliun. Padahal, sisa 2015 hanya tinggal sebulan lagi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai mustahil Ditjen Pajak bisa mengejar Rp 430 triliun dalam waktu satu bulan.

"Kita tidak mungkin bisa mengejar Rp 430 triliun dalam waktu satu bulan," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12).

Untuk itu, ada dua opsi yang bisa dipilih untuk menyiasati penerimaan yang minim tersebut, yakni menambah utang atau melakukan penghematan. Menurut JK, opsi paling memungkinkan adalah dengan melakukan penghematan.

Lantaran dari sisi utang, pemerintah memiliki keterbatasan dalam defisit anggaran sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang APBN‎ bahwa tidak boleh melebihi 3 persen. Proyeksi sementara dari pemerintah, defisit anggaran akan mencapai 2,7 persen.

Opsi penghematan, artinya Kementerian/Lembaga (K/L) harus mengkaji ulang daftar belanja atau pengeluarannya masing-masing untuk memangkas pengeluaran yang dinilai tidak masuk skala prioritas.

Namun, dari sisi belanja wajib seperti anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) dan gaji pegawai, tidak mungkin dikurangi.

"Maka dari awal semua harus kencangkan ikat pinggang kurangi anggaran yang tidak penting," tegas JK.

Pada 2015 lalu, pemerintah memang telah memulai mengurangi anggaran yang tidak penting, seperti larangan rapat‎ di hotel berbintang bagi PNS. Namun sayangnya, kebijakan tersebut berakhir dengan protes pengusaha.

"Begitu dikurangi anggaran rapat, semua demo, kami juga tidak ingin hotel PHK. Semua masalah ini harus dicari perbaikannya," pungkas dia.

(mdk/sau)