Sepanjang 2016, Menteri Susi selamatkan sumber daya ikan Rp 306 M
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selama 2016 telah berhasil menyelamatkan sumber daya ikan senilai Rp 306,8 miliar.pada 2016, BKIPM juga berkontribusi kepada PNBP dengan menyumbang Rp 14 miliar dari total Rp 51 miliar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selama 2016 telah berhasil menyelamatkan sumber daya ikan senilai Rp 306,8 miliar. Hasil tersebut didapatkan dari tindak pencegahan terhadap 153 kasus pengiriman hasil perikanan ilegal seperti benih lobster, kepiting, koral, mutiara, penyu, kura-kura, sirip hiu, kuda laut dan lain sebagainya, baik ekspor dan impor antar area.
"Sumber daya yang berhasil diselamatkan itu setara nilai Rp 306 miliar. Angka itu naik 825 persen dibandingkan 2015 yang hanya Rp 37,2 miliar," ujar Kepala BKIPM, Rina di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (11/1).
Rina menjelaskan nilai sitaan yang diselamatkan dari kepiting soka 730 kilogram (kg) Rp 103 juta, kepiting bertelur 17.545 kg Rp 5 miliar, kepiting undersize 2.044 ekor Rp 210 jutan. Kemudian, jenis benih lobster 1,346 juta ekor Rp 71,7 miliar, produk hasil perikanan 832 ton Rp 100 miliar, mutiara 117 kg Rp 45 miliar, produk lainnya 2,45 juta ekor Rp 84,2 miliar, lalu untuk jenis koral ada 4.597 ekor Rp 459 juta.
Sementara itu, pada 2016, BKIPM juga berkontribusi kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menyumbang Rp 14 miliar dari total keseluruhan Rp 51 miliar.
"Angka ini juga tercapai karena adanya peningkatan pemeriksaan terhadap hasil perikanan ekspor dan impor. Tahun ini, kami targetkan ada peningkatan kontribusi lebih besar 10 persen" pungkasnya.
Baca juga:
2017, Menteri Susi tambah 3 lokasi karantina ikan di perbatasan
Asosiasi minta Menteri Susi perhatikan nasib pembudidaya rumput laut
Kadin minta Menteri Susi lakukan kajian sebelum buat aturan
Ambil harta karun, Menteri Susi siapkan dana sampai Rp 86 miliar
Nelayan diberi waktu 6 bulan untuk mengganti cantrang
PKB minta Menteri Susi diganti karena meresahkan nelayan
Nelayan desak Gubernur Ganjar cabut larangan penggunaan cantrang