Asosiasi minta Menteri Susi perhatikan nasib pembudidaya rumput laut

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah banyak mendapatkan sorotan yang baik. Sebab, Menteri Susi Pudjiastuti yang tidak pandang bulu melakukan pembenahan maupun karena kebijakan yang dikeluarkan banyak menuai pro kontra pelaku usaha perikanan.

Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis meminta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hendaknya tepat sasaran memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelaku pembudidaya rumput laut di lapangan. Safari mengatakan pemerintah tidak boleh hanya fokus memperhatikan sektor hulu dan mengabaikan nasib para pembudidaya rumput laut.

"Devisa negara dari rumput laut ini lumayan besar. Bahkan ekspor hulu lebih besar daripada hilir. Itu menurut data BPS 2015," ujar Safari di Gedung Kadin, Jakarta, Selasa (10/1).

Safari mengatakan selain berupaya mengembangkan hilirisasi untuk rumput laut sebaiknya pemerintah memperhatikan aspek pengembangan di hulu. Dengan begitu, pemerintah dapat menjaga stabilitas pendapatan dan perekonomian masyarakat pesisir dan perolehan devisa negara.

"Di sektor hilir, penyerapannya masih rendah dan biasanya membeli dengan harga pembelian yang kurang bersaing. Sementara pihak asing, bisa menyiapkan pembayaran yang efektif dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan para petani," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2015 sektor hulu rumput laut menyumbang devisa lebih besar dari pada hilirnya. Hulu menyumbang Sekitar 78 persen ekspor dengan nilai USD 160.408.809 sedangkan hilir hanya 22 persen ekspor dengan nilai USD 45.056.021.

Selain itu, Safari menegaskan pemerintah tidak hanya fokus membuat aturan aturan yang lebih mengarah menghambat ekspor bahan baku rumput laut. Namun, harus melihat lebih jauh bagaimana penerapan kebijakan yang dikeluarkan dapat bermanfaat meningkatkan produksi rumput laut dan pemasarannya.

"Sebelum sampai ke tingkat pedagang petani sudah menjaga nilai tambah, jadi pemerintah dalam membuat roadmap jangan sampai hanya mengedepankan larangan atau hambatan terhadap ekspor bahan baku rumput laut," pungkasnya.