Kadin minta Menteri Susi lakukan kajian sebelum buat aturan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan dalam road map (peta jalan) yang harus ditinjau ulang. Yugi mengatakan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan tersebut kontra produktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional, khususnya bagi komoditas ekspor rumput laut.

"Kami berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan sektor ini. Kami mengharapkan ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian," ungkap Yugi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (10/1).

Yugi mengatakan selama ini, pihaknya banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan kurang berpihak pada usaha penangkapan, pengolahan dan budidaya perikanan.

"Ini merupakan tugas kami selaku yang menjembatani pemerintah dan pelaku usaha. Kami berharap, sebelum mengeluarkan kebijakan ada baiknya pemerintah mengumpulkan pelaku usaha dan meminta pendapatnya. Karena tidak ada salahnya melakukan hal demikian," ungkap Yugi.

Terkait hal tersebut, Yugi berharap kebijakan apapun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas agar bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

"Kebijakan dapat didukung dengan kajian melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik," kata Yugi.