SBY khawatir akuisisi BTN ganggu pemerintahan baru

Rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tidak bisa dipaksakan dilakukan saat ini.

2014-04-24 13:39:59

BTN

Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menunda rencana penyerahan 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri, disayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa arahan SBY sudah jelas. Hatta kembali menuturkan bahwa rencana strategis yang berkaitan dengan fiskal dan penerimaan negara harus dikaji dengan matang agar tidak mengganggu pemerintahan yang baru.

"Maka harus dikaji dengan baik dan hati-hati. Apabila tidak mendesak dan dapat menimbulkan pengaruh pada pemerintahan yang baru, policynya berbeda, maka tidak usah dilakukan," ujar Hatta di kantor Presiden, Jakarta.

Mantan Menteri Perhubungan ini mengatakan, rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri tidak bisa dipaksakan dilakukan saat ini. Terlebih sudah terjadi riak-riak penolakan dari karyawan BTN yang membuat situasi menjadi tidak kondusif.

"Apalagi sudah muncul penolakan dari karyawan. Ini tidak baik. Makannya harus dimanage dengan baik atau ditunda," tegas Hatta.

Hatta setuju bahwa ide Dahlan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan nasional dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun permintaan Dahlan agar rencana ini rampung dalam tiga bulan disebut Hatta sangat tidak mungkin terjadi.

"Waktunya pendek, apalagi penolakan sudah cukup meluas, ada yang pro dan kontra," katanya.

Hatta mengaku telah merencanakan rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. "Nanti di rapat koordinasi saya sudah mendiskosisi agar dilakukan rapat koordinasi," ucapnya.

Sekadar diketahui, kemarin siang Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Surat tersebut berisi arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di sidang kabinet beberapa hari sebelumnya.

Pada intinya, mencegah pembuatan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. "Maka kiranya rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat pada umumnya dan karyawan PT BTN untuk ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif rencana pengalihan kepemilikan saham yang dimaksud," ujar Dipo saat konferensi pers, kemarin.

Jika kebijakan Kementerian BUMN terlanjur memicu kontroversi, maka, pejabat terkait diminta memberikan penjelasan intensif kepada masyarakat. "Sehingga perbedaan pandangan itu tidak berpotensi mengganggu," kata Dipo.

(mdk/noe)