Tak direstui SBY, bukti Dahlan tak matang siapkan akuisisi BTN

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Keberatan SBY terhadap proses akuisisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya.

SBY menilai, wacana itu tersebut sudah meresahkan masyarakat khususnya karyawan BTN, sehingga berpotensi mengganggu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Juni mendatang.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetyantono menilai, keputusan SBY sangat menyiratkan kekhawatiran akan stabilitas kondisi politik jelang pemilu presiden.

"Pelarangan itu lebih ke arah politik. Saya rasa presiden hanya ingin stabilitas, supaya tidak nambah masalah di tahun pergantian presiden ini, untuk amannya ya presiden tidak mengizinkan," kata Tony di Gedung World Trade Centre I, Jakarta, Rabu (23/4).

Tony melihat, kekhawatiran SBY bersumber dari potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengancam karyawan BTN apabila Bank Mandiri mengakuisisi BTN. Terlebih lagi, BTN merupakan salah satu bank dengan karyawan mencapai lebih dari 10.000 orang.

"Ketika dimerger kan direksinya nanti akan berkurang, karyawan pasti pelan-pelan berkurang. Itu secara politik mungkin SBY melihatnya sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan apabila dilakukan sekarang," ungkap Tony.

Menurutnya, jika pemerintah hendak memuluskan rencana ini, maka nasib karyawan harus menjadi dasar pemikiran utama. Tony melihat hal ini yang luput dari perhatian Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai pencetus wacana tersebut.

Tony melihat dua strategi yang bisa dilakukan pemerintah guna menjamin nasib karyawan BTN. Pertama, pemerintah menjamin tidak ada PHK bagi karyawan setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun. Strategi kedua bisa dilakukan melalui program pensiun dini.

"Golden hand shake, pesangon, skema pensiun, itu memang akan ongkos tapi ya namanya merger. Tapi kan ongkos diawal setelah itu efisien. Jadi itu yang menurut saya Pak Dahlan seharusnya diomongkan duluan. Mungkin pak Dahlan belum menyiapkan itu," jelas Tony.