RUU Pengampunan Pajak gantung, APBN-P 2016 bisa deadlock

"Kalau masih gantung, maka APBN-P 2016 juga bisa deadlock."

2016-06-10 13:01:56

Tax amnesty

Kalangan pengamat meminta DPR RI untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak dinilai harus segera disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara.

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan, Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahan 2016 dan juga APBN 2017.

"Kalau masih gantung, maka APBN-P 2016 juga bisa deadlock yang artinya arah pembangunan dan program kerja pemerintah bisa terganggu. Niat baik DPR ini dipertanyakan, sebenarnya niat DPR itu seperti apa," kata Roni di Jakarta, Jumat (10/6).

Menurut Roni, pengampunan pajak merupakan program penting yang harus dijalankan. Dalam jangka pendek, pengampunan pajak akan menambah penerimaan negara.

"Kalau tidak ada pengampunan pajak, opsi pemerintah berarti memotong anggaran atau mengurangi pembangunan karena tidak ada penambahan anggaran di tengah seretnya penerimaan pajak," ujarnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, tanpa tax amnesty, pemerintah harus memotong anggaran hingga Rp 250 triliun. Angka tersebut sangat besar dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia sedang gencar membangun, terutama sektor infrastruktur dengan kebutuhan dana besar.

Menanggapi kondisi fraksi tertentu di DPR RI yang masih mencoba menghambat pembahasan RUU Pengampunan Pajak, bahkan penolakan-penolakan kerap datang dari fraksi PDIP yang notabene merupakan partai pendukung pemerintah, Roni mengatakan diperlukannya komunikasi politik oleh pemerintah.

Para pejabat di Kabinet Kerja seperti Seskab (Pramono Anung) harus dapat menjelaskan seperti apa urgensi pengampunan pajak kepada fraksi PDIP.

Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia, Danny Darussalam mengimbau agar pembahasan RUU Tax Amnesty tidak dikaitkan dengan pergantian Kapolri baru. Sebab, tax amnesty ini murni sebagai penggerak perekonomian nasional dan pajak, yang manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat banyak.

"Pembahasan Tax Amnesty ini murni ekonomi dan pajak, kaitannya dengan soal ekonomi adalah aset-aset yang akan dialihkan ke Indonesia. Nah kaitannya dengan pajak adalah dengan uang tebusan itu sendiri, jadi tax amnesty ini ada dua tujuan ekonomi dan pajak tidak ada tujuan lainnya," tegas dia.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, Darussalam menyarankan seharusnya pembahasan RUU Tax amnesty fokus ke tujuan awal yakni ke tujuan yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi dalam APBN-P 2016.

"Fokus saja ke tujuan awal tax amnestinya adalah dalam rangka bagaimana Indonesia ke tujuan yang lebih baik dan penerimaannya bagaimana tambahan penerimaan APBNP 2016," jelas dia.

(mdk/idr)