Rupiah Melemah, Dolar AS Melonjak Dipicu Sentimen Menkeu Purbaya
Para pengamat memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah akan terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari Senin, 1 Desember 2025.
Ekonom dan pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mencatat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan yang dipengaruhi oleh sentimen dari dalam dan luar negeri. Salah satu faktor internal yang berkontribusi pada penurunan ini adalah keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengalirkan anggaran ke bank negara.
Pada perdagangan Jumat sore, 28 November 2025, nilai tukar rupiah mencapai level 16.675. "Pada sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 39 poin setelah sebelumnya sempat turun 45 poin di level Rp 16.675, dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 16.636," ungkap Ibrahim dalam keterangannya pada hari yang sama.
Untuk perdagangan yang akan datang pada hari Senin, Ibrahim memprediksi bahwa nilai tukar rupiah akan mengalami fluktuasi namun tetap ditutup dalam posisi melemah di kisaran 16.670 hingga 16.710. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah termasuk data ekonomi AS yang dirilis belakangan ini, yang menunjukkan hasil yang beragam mengenai kesehatan ekonomi negara tersebut.
Misalnya, Nonfarm Payroll (NFP) untuk bulan September lebih baik dari perkiraan, sementara Indeks Harga Produsen (PPI) inti menunjukkan hasil yang lebih lemah, dan ada juga optimisme terkait Pesanan Barang Tahan Lama, meskipun di sisi lain, Penjualan Ritel menunjukkan angka yang lebih rendah dan tingkat pengangguran meningkat.
"Meskipun terdapat sinyal ekonomi yang beragam, para trader tetap percaya bahwa The Fed akan melonggarkan kebijakan moneternya pada pertemuan bulan Desember, dengan pasar memperkirakan adanya kemungkinan sekitar 85% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin, menurut CME FedWatch Tool," jelasnya.
Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah dorongan untuk perdamaian di Ukraina yang dipimpin oleh AS. Washington telah bekerja sama dengan Kyiv untuk memperbarui kerangka kerja yang bertujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir empat tahun melalui negosiasi.
Proposal yang dibahas di Jenewa dalam beberapa hari terakhir ini dirancang untuk menetapkan jalur bagi jaminan keamanan secara bertahap dan pengaturan teritorial yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi perundingan yang lebih luas dengan Moskow.
Presiden Rusia memiliki sejumlah faktor yang memengaruhi kebijakan dan kepemimpinannya
Dalam pernyataan yang disampaikan minggu ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa teks yang dihasilkan antara AS dan Ukraina dapat dijadikan sebagai landasan untuk perjanjian di masa mendatang. Namun, ia juga menekankan bahwa belum ada draf akhir yang disetujui dan menegaskan bahwa Moskow tidak akan memberikan konsesi yang signifikan. Utusan khusus AS, Steve Witkoff, diperkirakan akan melakukan kunjungan ke Moskow minggu depan. Kunjungan ini, yang menurut Kremlin akan melibatkan pejabat senior dari AS, dapat menambah tekanan pada penurunan harga dengan mengurangi persepsi risiko pasokan, meskipun banyak pihak meragukan adanya terobosan dalam waktu dekat.
Faktor Internal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemindahan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,2% pada kuartal IV-2025.
"Dengan demikian, kami optimis pertumbuhan ekonomi pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun ini dapat mencapai kisaran 5,6% hingga 5,7%, yang juga akan didorong oleh paket stimulus pemerintah. Beberapa paket tersebut termasuk pemberian diskon tarif tiket transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/26, serta penambahan bantuan langsung tunai (BLT)," ujarnya.
Alokasi dana diberikan kepada lima bank
Pada awal bulan September yang lalu, Purbaya melakukan penyaluran anggaran negara yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) kepada lima bank milik negara dengan total nilai mencapai Rp 200 triliun. Rincian penyaluran tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapatkan likuiditas sebesar Rp 55 triliun. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menerima Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) memperoleh Rp 10 triliun.
"Teranyar, kemenkeu kembali menambahkan likuiditas senilai total Rp 7 triliun. Pemberian dilakukan Bank Mandiri, Bank BNI, dan BRI masing-masing Rp 25 triliun. Kemudian, Bank DKI mendapat Rp 1 triliun. Jadi total, guyuran sudah mencapai Rp 276 triliun," ujar dia. Dengan demikian, total penyaluran likuiditas yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen dalam mendukung stabilitas sektor perbankan di tanah air.