Purbaya Ungkap Ada Celah Efisiensi dalam Anggaran MBG
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar anggaran dalam BGN dibatasi untuk pos yang tidak terlalu menjadi prioritas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik pengurangan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan terpengaruh. Sekitar seminggu yang lalu, Purbaya mengumumkan bahwa anggaran BGN berkurang menjadi Rp 268 triliun dari total alokasi awal sebesar Rp 335 triliun. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk efisiensi biaya pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya karena ada yang bisa dibuat lebih efisien. Jadi bukan dipangkas uang makan. Tapi kita lihat, itu misalnya dari 6 hari ke 5 hari atau lebih pendek lagi. Belanja yang tidak perlu tidak akan dibelanjakan oleh Pak MBG,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Selasa, 26 Mei 2026. Ia juga menyatakan bahwa kuasa penggunaan anggaran tetap berada di tangan Kepala BGN, Dadan Hindayana, termasuk dalam hal efisiensi pelaksanaan program tersebut.
Walaupun ada pengurangan, Purbaya menekankan bahwa biaya untuk penyediaan MBG tidak mengalami pemotongan. Hanya beberapa pos yang dianggap tidak perlu yang akan dibatasi. “(SPPG berkurang?) Tergantung Pak Kepala BGN. Tapi pada dasarnya kalau makan enggak dipotong itu saja, cuma untuk yang enggak perlu-perlu ya dibatasin, sehingga lebih terkendali,” jelasnya.
Anggaran MBG Dipangkas
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk memangkas anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Anggaran yang awalnya sebesar Rp 335 triliun kini disesuaikan menjadi Rp 268 triliun. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara lebih efektif dan efisien.
“Rp 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung,” tutup Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Langkah Pengetatan
Menurut Purbaya, kebijakan penghematan yang diterapkan bertujuan agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melaksanakan program dengan lebih efektif. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Melalui langkah pengetatan ini, diharapkan manajemen internal dari program unggulan pemerintah dapat menjadi lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pandangan negatif. Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran bukanlah indikasi kegagalan, melainkan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Perbaiki Pengelolaan Manajemen MBG
Saat ini, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola dan manajemen pelaksanaan program tersebut.
"Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ucap Purbaya dengan tegas. Dalam konteks ini, Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat sangat terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Penyesuaian anggaran yang mencapai Rp67 triliun ini diperkirakan tidak akan mengganggu esensi utama dari program tersebut.
"Jadi bukan immune terhadap masukan, Bapak kita itu, Pak Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah," tutur Purbaya menambahkan.