Pendataan pekerja konstruksi Sulawesi ditarget selesai Juni 2017

Pendataan pekerja konstruksi Sulawesi ditarget selesai Juni 2017. Balai Jasa Konstruksi Kementerian PU-PR akan melakukan survei untuk mendata jumlah tenaga kerja, baik pekerja konstruksi lokal maupun asing. Sehingga, target sertifikasi pekerja konstruksi sesuai RPJMN 2015-2019 sebanyak 750.000 pekerja di RI tercapai.

2016-12-15 15:12:56

Tenaga Kerja

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Moody Sanger, mengatakan pihaknya belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah tenaga kerja konstruksi, khususnya di wilayah Sulawesi.

Untuk itu, Balai Jasa Konstruksi Kementerian PU-PR akan melakukan survei untuk mendata jumlah tenaga kerja, baik pekerja konstruksi dalam negeri, maupun pekerja konstruksi asing. Sehingga, target sertifikasi pekerja konstruksi sesuai RPJMN 2015-2019 sebanyak 750.000 pekerja di Indonesia bisa tercapai.

"Balai ini kita ada program untuk mensurvei. Sekarang kita masih meraba-raba jumlah tenaga kerja konstruksi di Sulawesi. Tahun depan program di balai ini kita akan mensurvei di seluruh Sulawesi, kira-kira berapa posisi kita. Jumlah yang aktual seperti apa. Karena kita belum punya data yang akurat," kata Moody di Makassar, Kamis (15/12).

Dengan demikian, pihaknya akan mulai melakukan survei mulai awal 2017 dan ditargetkan akan selesai di semester I-2017. Nantinya, survei akan dilakukan oleh tenaga survei ahli sebanyak 200-300 orang.

"Untuk mensurvei kita punya anggarannya. Tapi saya belum tahu berapa karena belum disahkan, karena pakai APBN 2017. Tapi tidak banyak tidak sampai Rp 1 miliar," jelas Moody.

Menurutnya, program sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulawesi Selatan sesuai dengan arahan Menteri PU-PR turut membantu mendata jumlah pekerja konstruksi. Namun, nyatanya masih banyak lembaga lain yang juga melakukan sertifikasi pekerja konstruksi.

"Kita punya data tenaga kerja konstruksi di Indonesia dari BPS sebesar 7 juta pekerja. Tapi ini masih dipertanyakan seberapa validnya. Tapi dengan adanya sertifikasi ini bisa membantu mencatat tenaga kerja yang kompeten," imbuhnya.

(mdk/bim)