Diprotes soal Rohingya, Myanmar setop kirim buruh migran ke Malaysia

Merdeka.com - Pemerintah Myanmar menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, usai pemimpin Malaysia mengkritisi perlakuan militer Burma kepada etnis Rohingya. Pasalnya Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, pada akhir pekan lalu menyebutkan Myanmar berupaya melakukan tindakan 'pembersihan' etnis muslim.

Dikutip dari Asian Correspondent, Kamis (8/12), Menteri Tenaga Kerja Myanmar Maung Maung Kyaw membantah penghentian pengiriman buruh migran ke Malaysia karena kritikan PM Najib. Dia menyebutkan alasan keamanan yang menjadikan mereka menghentikan pengiriman tenaga kerja.

"Kami menginstruksikan semua agensi tenaga kerja untuk menghentikan sementara pengiriman buruh migran ke Malaysia, yang mulai efektif pada 6 Desember karena berbagai alasan keamanan," kata Maung.

Meski demikian, dia mengaku tidak tahu sampai kapan penghentian ini akan dilakukan.

Buruh Myanmar yang ada di Malaysia berkisar 147 ribu orang, berdasarkan data terakhir pemerintah. Sejumlah besar dari mereka tidak memiliki dokumen lengkap untuk bekerja di sana.

Otoritas Myanmar menolak tuduhan dari warga dan kelompok hak asasi bahwa tentara memerkosa wanita Rohingya, membakar rumah dan membunuh semua warga sipil selama kekerasan yang belakangan ini kembali terjadi di wilayah tersebut.

Pengungsian muslim Rohingya di Myanmar terbakar ©REUTERS/Soe Zeya Tun

Berbeda dengan Malaysia yang melakukan demo besar-besaran. Menteri Luar Negeri Indonesia berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan Kanselir Negara Aung San Suu Kyi. Menlu Retno Marsudi menyampaikan betapa Indonesia sangat memperhatikan perkembangan kasus di wilayah Rakhine.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia juga sangat peduli dengan konflik yang menimpa etnis muslim Rohingya.

"Saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi terhadap situasi di Rakhine State," ucap Menlu Retno usai bertemu Aung San Suu Kyi di Naypidaw, Myanmar.

"Masalah inklusivitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah memberikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Rakhine, baik sebelum bentrokan hingga pasca kejadian 9 Oktober lalu. Hal ini diapresiasi Kanselir Negara Myanmar.

"Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memungkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) untuk sampai di Rakhine State," pungkasnya.