Pemprov Sumbar Desak Pusat Percepat Pemulihan Irigasi Anai Pasca Bencana
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan percepatan pemulihan Irigasi Anai di Padang Pariaman yang rusak akibat banjir bandang akhir 2025. Ribuan hektare lahan pertanian bergantung pada irigasi ini, dan pemulihan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendesak pemerintah pusat agar mempercepat pemulihan daerah irigasi Anai di Kabupaten Padang Pariaman. Permintaan ini menyusul kerusakan parah irigasi tersebut akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah itu pada akhir tahun 2025. Percepatan ini krusial untuk mengembalikan fungsi vital irigasi bagi sektor pertanian lokal.
Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, mengungkapkan bahwa kondisi irigasi Anai saat ini belum pulih maksimal meskipun sudah ada perbaikan. Sedimen pasir yang menumpuk tinggi masih menjadi kendala utama, menyebabkan debit air yang mengalir ke persawahan sangat kecil. Situasi ini mengancam produktivitas pertanian di dua kabupaten.
Irigasi Anai memiliki peran sangat signifikan karena mengairi sekitar 13.600 hektare lahan persawahan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Kerusakan dan belum optimalnya fungsi irigasi ini berdampak langsung pada ribuan hektare sawah. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar berharap Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai V Padang segera bertindak.
Dampak Kerusakan Irigasi Anai terhadap Ketahanan Pangan
Afniwirman menegaskan bahwa keberadaan irigasi Anai sangat vital bagi keberlangsungan pertanian di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Luasan lahan yang sangat bergantung pada pasokan air dari irigasi ini mencapai 13.600 hektare. Kondisi irigasi yang belum maksimal saat ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi para petani.
Sedimen pasir yang menumpuk tinggi di sepanjang aliran irigasi Anai menjadi penyebab utama terhambatnya debit air. Akibatnya, pasokan air ke ribuan hektare sawah menjadi tidak mencukupi, mengancam potensi gagal panen. Situasi ini jauh lebih besar dampaknya dibandingkan 7.000 hektare lahan yang terdampak bencana pada akhir 2025.
Ketidakmaksimalan fungsi irigasi Anai secara langsung menghambat upaya Kementerian Pertanian dalam mencapai target swasembada pangan pascabencana Sumatera. Jika 13.600 hektare lahan tidak dapat digarap secara optimal, maka target produksi pangan nasional akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, percepatan pemulihan Irigasi Anai menjadi prioritas utama.
Pembagian Kewenangan dan Harapan Pemprov Sumbar
Afniwirman menjelaskan bahwa kewenangan perbaikan dan pemulihan irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi dibagi berdasarkan tingkatan irigasi. Untuk irigasi primer, tanggung jawab utama berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), khususnya melalui Balai Wilayah Sungai V Padang. Ini mencakup bagian utama dari sistem irigasi Anai.
Sementara itu, perbaikan irigasi sekunder menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumbar. Untuk irigasi tersier, pemulihannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar. Pembagian ini bertujuan agar penanganan dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien.
Pemprov Sumbar sangat berharap agar Kementerian PUPR, melalui Balai Wilayah Sungai V Padang, dapat memberikan dukungan penuh dan mempercepat proses pemulihan daerah irigasi Anai. Kolaborasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah ini sangat penting. Dengan demikian, fungsi irigasi dapat segera kembali normal dan mendukung produktivitas pertanian di Sumatera Barat.
Sumber: AntaraNews