Pemprov DKI: Kartu RFID cegah kongkalikong para sopir truk

"Sebelum ada ini, biayanya cukup besar dan selalu ada saja pengeluarannya," ujar dia.

2016-04-04 13:55:26

Pertamina

Kepala Bidang Prasarana Dinas Kebersihan Pemprov DKI, Hari Nugroho mengatakan Kartu Radio Frequency Identification (RFID) sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi pembengkakan biaya transportasi. Alasannya, sopir truk sering melakukan kongkolikong untuk mengakali biaya transportasi.

"Sebelum ada ini, biayanya cukup besar dan selalu ada saja pengeluarannya. Mereka dalihnya minta uang untuk tambal ban, bayar tol, untuk isi bensin dan praktik kecurangan lainnya. Nah, semenjak kita menggunakan kartu RFID sopir-sopir pada ngeluh dan mereka kesulitan. Dai situlah kita tahu indikasi permainannya," ujar Hari di Jakarta, Senin (4/4).

Selain itu, dia juga menyesali praktik pungutan liar (pungli) yang kerap menimpa sopir Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi. Tak tanggung-tanggung, jika dikalkulasi pungli yang dialami oleh sopir Dinas Kebersihan bisa mencapai Rp 1 juta per bulan untuk satu truk.

"Pungli di Bantar Gebang itu nilainya sebesar Rp 35.000 sehari, Itu jadi masalah kita kenapa biaya sering membengkak," kata dia.

Untuk itu, kata Hari, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengelola TPA Bantar Gebang. "Kita sudah kerja sama dengan pihak pengelola, jadi diharapkan pungli ini bisa segera hilang dan biaya bisa semakin efisien," pungkas dia.

(mdk/sau)