Merdeka.com - Pemerintah berencana mengenakan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM). Itu dinilai bisa menekan konsumsi bahan bakar fosil tersebut dan mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

"Seperti di luar negeri, kalau EBT tidak kena pajak dan BBM kena pajak karena menimbulkan polusi, perbedaan harga menjadi tinggi. Itu akan mendorong orang menggunakan EBT," kata Direktur Pemasaran PT Pertamina Persero Ahmad Bambang, Jakarta, Selasa (29/3).

Menurut Bambang, harga BBM murah menyebabkan konsumsi sulit ditekan. Hal ini berimbas pada tak berkembangnya program konversi BBM ke gas bumi karena selisih harga yang sedikit.

Pengenaan cukai BBM, lanjut Bambang, akan menyebabkan selisih harga antara BBM dengan gas bumi semakin besar dan menjadi alasan masyarakat berpindah ke gas bumi.

"Agak sulit kita mendorong orang ke gas, sementara perbedaan harganya enggak terlalu jauh. Kita jual BBM Rp 3.500 per lsp (liter setara premium), V-Gas Rp 5.100 per lsp, dengan BBM murah bedanya enggak banyak. Kalau ada tax (pajak) kita berharap BBM jadi lebih tinggi lagi," jelas Bambang.

"Pengenaan environment tax itu untuk mendorong masyarakat pindah ke energi baru dan terbarukan, karena EBT tidak kena tax," imbuhnya.

Cukai BBM, lanjut Bambang, sudah berlaku di banyak negara. Di Indonesia, dasar hukum pengenaan cukai BBM sudah dibuat.

"Ada dasar hukum yang memungkinkan, yakni Undang Undang Lingkungan Hidup. BBM itu di negara-negara maju kena environment tax, di kita belum. Nambah harga pasti."